Ketagalan Forum: 2022 Indo-Pacific Security yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri (MOFA) dan The Prospect Foundation telah berakhir pada tanggal 26 Juli kemarin. Ketagalan Forum tahun ini menghadirkan tamu-tamu penting untuk menyampaikan pidato, serta berdiskusi mengenai beberapa topik penting, seperti perang dingin antara demokrasi dan otoritarianisme, tanggapan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perang Rusia-Ukraina terhadap tatanan Indo-Pasifik, persaingan AS-Tiongkok, sanksi terhadap Rusia, dan penataan ulang perekonomian global.
Dalam pidato pembukaan, Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan bahwa dalam menghadapi otoritarianisme, aliansi demokrasi harus mengambil respons yang terkoordinasi. Masyarakat Taiwan memiliki komitmen untuk membela tanah air, mempertahankan cara hidup demokratis, serta menjaga keamanan dan stabilitas regional. Taiwan adalah mitra demokrasi yang tak terpisahkan dalam kawasan Indo-Pasifik, serta memiliki peran penting dalam melindungi keamanan regional dan global.
Mantan Presiden Kosovo, Behgjet Pacolli, menyampaikan ucapan selamat melalui video dan mengatakan invasi Rusia terhadap Ukraina telah memperlihatkan bahwa negara-negara demokrasi harus semakin bersatu, bersama-sama melindungi demokrasi dan tatanan yang didasari oleh aturan.
Mantan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Jepang, Kono Taro, menyampaikan pidato pembuka dan mengecam tindakan invasi Rusia terhadap Ukraina. Tindakan Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengancam dunia dengan senjata nuklir adalah tindakan membuka kotak Pandora.
Apabila tindakan Rusia tidak diberi sanksi, maka hal tersebut dapat memberikan sinyal yang salah bagi pihak lain yang juga berupaya untuk melakukan invasi terhadap negara lain. Jika negara pelaku agresi seperti Rusia terus memiliki hak veto dalam Dewan Keamanan PBB, maka PBB tidak akan dapat menjalankan fungsinya untuk menjaga perdamaian internasional. Oleh karena itu diperlukan perumusan ulang terhadap piagam PBB, dan ditetapkan agar tidak ada negara yang dapat memiliki hak veto.
Kono Taro juga menjelaskan Tiongkok adalah variabel terbesar bagi keamanan regional. Jika Tiongkok sampai menyerang Taiwan, Jepang juga akan terkena dampak. Ia menyerukan Amerika Serikat dan negara-negara sehaluan untuk secara efektif mengekang Komunis Tiongkok, sehingga Tiongkok menyadari bahwa aneksasi Taiwan adalah hal yang tidak dapat dilakukan.
Mantan Presiden Estonia, Toomas Hendrik Ilves, menyampaikan era pasca perang yang dibentuk oleh piagam PBB telah resmi berakhir. Piagam tersebut melarang negara anggota menggunakan senjata militer untuk menyerang negara lain, sedangkan sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, Rusia malah melakukan invasi terhadap Ukraina, dan salah satu anggota Dewan Keamanan PBB lainnya, yaitu Tiongkok, telah menolak mengecam tindakan Rusia. Hal ini memperlihatkan masa depan PBB penuh dengan ketidakpastian. Ia mendorong pembentukan “Aliansi Digital” (Digital Alliance) seperti NATO, agar semua negara-negara demokrasi, termasuk Taiwan, dapat bergabung.