Presiden Lai Ching-te memimpin rapat tingkat tinggi untuk membahas Rencana Aksi Keamanan Nasional “Melindungi Demokrasi Taiwan”, sekaligus menggelar konferensi pers seusai pertemuan tersebut, Rabu, 26 November 2025.
Menanggapi meningkatnya ancaman Tiongkok terhadap Taiwan dan kawasan Indo-Pasifik, Presiden Lai memaparkan dua rencana aksi utama, yaitu “Menjaga Kedaulatan Nasional dan Membangun Mekanisme Pertahanan Demokrasi yang Komprehensif”, serta “Memperkuat Kekuatan Pertahanan dan Membangun Industri Pertahanan Nasional Secara Menyeluruh”.
Tim keamanan nasional dan lembaga eksekutif akan segera bergerak menunjukkan kepada dunia tekad Taiwan dalam mempertahankan negara dan menjaga status quo. Pemerintah juga berkomitmen memperkuat kemampuan pertahanan, ketahanan ekonomi, serta mekanisme pertahanan demokrasi untuk menghadapi ancaman keamanan nasional yang mendesak dan menjaga demokrasi Taiwan.
Presiden Lai menegaskan bahwa demokrasi bukanlah tindakan provokatif, dan keberadaan Taiwan tidak boleh dijadikan alasan bagi pihak mana pun untuk merusak status quo melalui tindakan agresif. Melindungi demokrasi Taiwan adalah tanggung jawab bersama pemerintah, partai politik, dan seluruh rakyat. Presiden mengajak masyarakat untuk bersatu menjaga negara serta kebebasan masyarakat Taiwan.
Sebagaimana menjadi perhatian internasional, ancaman Tiongkok terhadap Taiwan dan kawasan Indo-Pasifik terus meningkat. Dalam beberapa waktu terakhir, rangkaian intrusi militer di sekitar Jepang, Filipina, dan Selat Taiwan; aktivitas zona abu-abu di kawasan perairan; serta operasi manipulasi informasi, telah menimbulkan kekhawatiran serius bagi negara-negara di kawasan, termasuk Taiwan.
Tidak hanya demikian, Beijing juga menargetkan kesiapan “melakukan serangan militer terhadap Taiwan” pada tahun 2027, dan terus mempercepat pembangunan kapabilitas militernya. Latihan dan tekanan militer di sekitar Taiwan semakin meningkat, dengan upaya memaksa Taiwan untuk tunduk melalui tekanan bersenjata.
Presiden Lai menegaskan bahwa Republik Tiongkok (ROC) dan Republik Rakyat Tiongkok (PRC) saling tidak berada di bawah yurisdiksi satu sama lain, kedaulatan Taiwan tidak dapat diganggu gugat, dan masa depan Taiwan hanya dapat ditentukan oleh 23 juta rakyatnya. “Inilah status quo yang harus kita pertahankan,” ujar Presiden.
Perdamaian harus diperoleh melalui kekuatan. “Berinvestasi pada pertahanan berarti berinvestasi pada keamanan dan perdamaian”. Menghadapi ancaman militer Tiongkok yang terus meningkat, negara-negara demokratis di Indo-Pasifik seperti Jepang, Korea Selatan, Filipina, hingga Australia, kini semakin membentuk konsensus “rantai pulau pertahanan dan pembagian tanggung jawab”, serta meningkatkan investasi pertahanan untuk merespons ancaman tersebut.
Pada tanggal 25 November kemarin, Presiden Lai memublikasikan artikel opini berjudul “Saya Akan Meningkatkan Anggaran Pertahanan untuk Melindungi Demokrasi Kami” di The Washington Post. Dalam artikel tersebut Presiden Lai menegaskan komitmen Taiwan untuk memperkuat kemampuan pertahanan diri, serta menyatakan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan investasi pertahanan dan segera mengajukan anggaran khusus sebesar USD 40 miliar, sebagai langkah historis untuk memperkuat sistem pertahanan demokrasi Taiwan.
Selain mengembangkan industri pertahanan serta teknologi mutakhir untuk mempercepat pembangunan “Taiwan Dome” melalui sistem pertahanan berlapis untuk mencegat rudal, roket, drone, dan pesawat tempur Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA), Taiwan juga akan memperdalam kerja sama dengan negara-negara sehaluan untuk memperkuat arsitektur pencegahan bersama di kawasan Indo-Pasifik.
Pemerintah juga akan memperluas koordinasi domestik dan internasional guna meningkatkan kemampuan respons seluruh masyarakat terhadap bencana alam maupun ancaman buatan manusia. Presiden menegaskan bahwa “kekuatan membawa perdamaian” adalah keyakinan bersama Taiwan dan Amerika Serikat, dan Taiwan akan bertindak tegas dalam melindungi kedaulatan negara serta kebebasan demokratis.
Menanggapi hal ini, Direktur AIT Taipei Raymond Greene menyampaikan sambutan positif atas nama pemerintah AS. Ia menilai langkah tersebut sebagai kemajuan penting dalam memperkuat pencegahan dan menjaga perdamaian serta stabilitas di Selat Taiwan, sekaligus investasi krusial bagi perdamaian dan kemakmuran global.
Pihak AS juga menegaskan kembali bahwa dukungan bagi Taiwan merupakan prioritas bipartisan jangka panjang. Amerika Serikat akan membantu Taiwan memperoleh kemampuan pertahanan asimetris utama secara cepat untuk memperkuat pencegahan, sejalan dengan Taiwan Relations Act dan komitmen pemerintah AS. Washington menekankan bahwa memastikan perbedaan lintas selat diselesaikan secara damai tanpa paksaan merupakan kepentingan seluruh dunia.