Presiden Lai Ching-te menggelar pembahasan kebijakan nasional bersama para pimpinan lembaga pemerintah, yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pidato dalam bentuk rekaman, Senin, 15 Desember 2025.
Dalam pidatonya, Presiden Lai menjelaskan kepada publik berbagai risiko konstitusional dan kebijakan nasional yang tengah dihadapi. Ia menegaskan bahwa revisi Undang-Undang tentang Pengaturan Alokasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah serta rancangan undang-undang kontra-reformasi pensiun yang dipaksakan melalui Yuan Legislatif berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan fiskal, mempercepat kebangkrutan sistem pensiun, serta menghambat pelaksanaan kebijakan nasional. Kondisi tersebut, membahayakan demokrasi konstitusional dan keamanan nasional Taiwan.
Presiden Lai menyatakan dukungannya terhadap keputusan Perdana Menteri Cho Jung-tai, yang berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh Pasal 37 Konstitusi, memutuskan untuk tidak memberikan tanda tangan atas revisi Undang-Undang tentang Pengaturan Alokasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah. Langkah tegas tersebut bertujuan mencegah berlakunya rancangan undang-undang yang inkonstitusional dan berpotensi menimbulkan kekacauan politik, sekaligus menunjukkan kesetiaan terhadap Konstitusi serta komitmen melindungi kesejahteraan negara dan seluruh rakyatnya.
Presiden Lai juga menyerukan kepada Yuan Legislatif agar segera menarik rancangan undang-undang kontroversial yang merugikan negara dan bertentangan dengan semangat Konstitusi.
Membela tatanan konstitusional berarti membela Taiwan yang demokratis, dan menjaga disiplin fiskal berarti menjaga urat nadi bangsa. Presiden Lai mengajak seluruh warga untuk bersama-sama mempertahankan garis pertahanan ini dan bekerja demi pembangunan nasional, agar Taiwan dapat terus melangkah maju di panggung dunia.
Presiden juga menyoroti bahwa di tengah restrukturisasi rantai pasok global untuk menyingkirkan “risiko merah”, partai-partai oposisi justru memaksakan revisi terhadap Undang-Undang Pembangunan Kepulauan Lepas Pantai. Langkah tersebut dimaksudkan untuk memungkinkan modal dan produk Tiongkok melakukan “pencucian asal” melalui pulau-pulau lepas pantai Taiwan. Selain itu, oposisi juga mengusulkan revisi Undang-Undang Kewarganegaraan yang akan membebaskan imigran baru dari Tiongkok yang menjabat jabatan publik dari kewajiban bersumpah setia secara eksklusif kepada negara.
Presiden Lai menegaskan bahwa publik menolak korupsi dan mengharapkan pemerintahan yang bersih. Namun, partai-partai oposisi mendorong revisi yang akan membebaskan kasus korupsi dengan nilai NT$50.000 atau kurang dari pertanggungjawaban pidana serta mendekriminalisasi penggelapan dana tunjangan asisten. Bahkan, mereka mengajukan legislasi untuk mengalihkan anggaran asisten yang dibiayai publik langsung ke kantong para legislator, sebuah langkah yang dinilai akan membuat perlindungan hak dan kepentingan para asisten menjadi hal yang mustahil.