Kementerian Luar Negeri (MOFA Taiwan) dengan tegas membantah pernyataan menyesatkan yang disampaikan Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam konferensi pers rutin pada 31 Desember 2025.
Pihak Tiongkok secara tidak berdasar mengklaim bahwa puluhan negara telah menyatakan dukungan terhadap latihan militernya dalam berbagai bentuk, serta menuduh pihak-pihak tertentu menentang pernyataan keprihatinan serius dari negara atau lembaga lain terkait latihan militer tersebut. Klaim ini tidak sesuai dengan realitas di Selat Taiwan maupun fakta objektif yang diakui masyarakat internasional, serta bertentangan dengan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang melarang ancaman atau penggunaan kekuatan militer.
Kementerian Luar Negeri (MOFA Taiwan) kembali menegaskan bahwa ROC Taiwan adalah negara berdaulat dan independen, tidak berada di bawah yurisdiksi Republik Rakyat Tiongkok (PRC). Hanya rakyat Taiwan yang berhak menentukan masa depan Taiwan, dan Tiongkok tidak memiliki hak untuk turut campur.
Latihan militer Tiongkok yang dilakukan secara sepihak dan tanpa alasan di sekitar wilayah Taiwan tidak hanya secara gamblang melanggar prinsip Piagam PBB terkait larangan ancaman atau penggunaan kekuatan militer, serta merusak status quo di Selat Taiwan, tetapi juga secara serius mengganggu keamanan dan stabilitas Selat Taiwan dan kawasan sekitarnya.
Selain itu, aktivitas tersebut berdampak besar terhadap lalu lintas laut dan udara internasional serta kegiatan perdagangan. Dampak negatifnya tidak hanya dirasakan oleh Taiwan, tetapi juga oleh banyak negara lain. Tindakan ini bersifat merugikan semua pihak.
Kementerian Luar Negeri (MOFA Taiwan) mengucapkan terima kasih yang tulus kepada komunitas internasional yang dalam beberapa hari terakhir secara konsisten menyuarakan dukungan bagi Taiwan. Secara khusus, sejumlah negara sahabat, serta negara-negara sehaluan seperti Jepang, Inggris, Prancis, Jerman, Lituania, Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Filipina, serta Layanan Aksi Eksternal Uni Eropa (EEAS), telah secara terbuka menegaskan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, serta menentang perubahan status quo secara sepihak melalui kekerasan atau paksaan. Hal ini kembali membuktikan bahwa Taiwan tidak berdiri sendiri dan selalu mendapat dukungan dari komunitas internasional.
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada 1 Januari 2026 mengeluarkan pernyataan pers yang menyatakan keprihatinan atas latihan militer gabungan Tiongkok di sekitar wilayah Taiwan yang telah meningkatkan ketegangan. Selain Jepang, Filipina, Uni Eropa, dan Australia yang juga menyampaikan keprihatinan, pernyataan Amerika Serikat kembali menunjukkan sikap tegas negara-negara sehaluan dalam mendukung perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan bahwa aktivitas dan retorika militer Tiongkok terhadap Taiwan dan negara-negara kawasan telah meningkatkan ketegangan yang tidak perlu. Amerika Serikat mendesak Beijing untuk mengendalikan diri, menghentikan ancaman penggunaan kekuatan terhadap Taiwan, dan menggantinya dengan dialog yang bermakna.
Amerika Serikat menegaskan dukungannya terhadap perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan serta menentang perubahan status quo secara sepihak melalui kekerasan atau paksaan.
Menteri Luar Negeri Lin Chia-lung menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Amerika Serikat atas perhatian dan keprihatinannya terhadap tindakan Tiongkok yang memperkeruh ketegangan di Selat Taiwan.