Presiden Lai Ching-te menyatakan bahwa pemerintah akan terus mendorong pelaksanaan keadilan transisional serta melestarikan sejarah dan memori kolektif Taiwan untuk melindungi demokrasi di tengah upaya melawan perang kognitif.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Lai dalam upacara peresmian Gereja Presbiterian Gikong sebagai situs penting bagi keadilan transisional di Taipei. Sebelum menjadi gereja, bangunan tersebut merupakan kediaman Lin Yi-hsiung, seorang tokoh politik terkemuka yang anggota keluarganya dibunuh di rumah tersebut pada 28 Februari 1980.
Presiden Lai menggambarkan kasus tersebut sebagai lembaran kelam dan sangat menyakitkan dalam sejarah Taiwan. Berdasarkan laporan Yuan Pengawas, peristiwa pembantaian tersebut merupakan upaya pemerintah otoriter saat itu untuk menekan gerakan oposisi dan memperkuat kendali atas masyarakat.
Presiden Lai lebih lanjut menyatakan bahwa peresmian ini, yang untuk pertama kalinya diinisiasi oleh sektor swasta, tidak hanya bertujuan melestarikan situs bersejarah, tetapi juga mencerminkan tekad pemerintah untuk menghadapi kebenaran atas tindakan rezim sebelumnya serta menegaskan kembali komitmen terhadap demokrasi. Sejak menjabat pada Mei 2025, presiden Lai telah mendorong percepatan publikasi dokumen politik demi mengungkap kebenaran, dengan lebih dari 140.000 dokumen telah dideklasifikasi oleh Biro Keamanan Nasional dan dirilis oleh Badan Arsip Nasional hingga Februari tahun ini.
Presiden Lai mengucapkan terima kasih kepada Gereja Presbiterian Gikong, Greja Presbiterian Taiwan, serta Lin Yi-hsiung dan anggota keluarganya yang masih hidup atas upaya tanpa henti yang mereka perjuangkan dalam mengubah tempat tragedi menjadi simbol demokrasi.
Presiden Lai turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan demi menjaga kebebasan dan demokrasi yang telah diraih.