Presiden Republik Paraguay Santiago Peña bersama Presiden Lai Ching-te pada 8 Mei menyaksikan penandatanganan tiga dokumen kerja sama antara Taiwan dan Paraguay, yaitu MOU Kerja Sama Investasi Pusat Komputasi AI Berdaulat, MOU Kerja Sama Keamanan Siber, serta Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Bidang Peradilan Pidana.
Dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Paraguay Rubén Ramírez bersama Menteri Luar Negeri Lin Chia-lung, Menteri Urusan Digital Lin Yi-jing, dan Menteri Kehakiman Cheng Ming-chien. Penandatanganan ini menunjukkan komitmen kuat kedua negara untuk terus memperdalam hubungan kemitraan di bidang peradilan, tata kelola digital, keamanan siber, dan teknologi cerdas.
Kerja sama tersebut direncanakan akan dijalankan oleh sebuah entitas bilateral bernama “Binational Digital Entity”, yang dibentuk dengan partisipasi setara dari kedua pemerintah. Proyek ini akan dikembangkan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, transparan, serta penggunaan teknologi bersih dan tepercaya yang bebas dari pengaruh kekuatan otoriter.
Setelah penandatanganan nota kesepahaman, kedua pihak akan terlebih dahulu melaksanakan studi kelayakan dan evaluasi uji tuntas untuk menentukan pembentukan tahap percontohan dengan kapasitas komputasi sekitar 10 megawatt (MW) melalui perjanjian bilateral. Tahap ini bertujuan memverifikasi aspek teknologi, operasional, dan parameter bisnis proyek untuk mendukung kebutuhan penggunaan oleh pemerintah dan institusi berdaulat.
Sementara itu, “Nota Kesepahaman Kerja Sama Keamanan Siber Taiwan-Paraguay” berfokus pada pertukaran kebijakan keamanan informasi dan komunikasi, berbagi data intelijen terkait serangan siber, serta pertukaran talenta keamanan siber untuk memperkuat kemampuan kedua negara dalam menghadapi ancaman siber baru dan meningkatkan ketahanan digital.
Sedangkan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Bidang Peradilan Pidana bertujuan membangun mekanisme kerja sama dalam penyelidikan perkara pidana, pengumpulan barang bukti, pertukaran catatan kriminal, serta kerja sama penegakan hukum lintas batas. Perjanjian ini mencerminkan tekad bersama kedua negara untuk memerangi kejahatan transnasional, meningkatkan efektivitas kerja sama peradilan, serta menjaga supremasi hukum dan keamanan masyarakat.