Kementerian Kehakiman (MOJ) bersama Kantor Anti Pencucian Uang Yuan Eksekutif, dan Kantor Kejaksaan Tinggi Taiwan menyelenggarakan Konferensi Internasional Penguatan Kerja Sama Lintas Batas dalam Penanggulangan Kejahatan Transnasional pada 20 hingga 21 Mei 2026 di Taipei. Langkah ini menegaskan komitmen Taiwan untuk bekerja sama dengan para mitra internasional dalam memerangi tindak kriminal penipuan.
Konferensi ini dihadiri oleh para pakar dari berbagai kementerian dan instansi Taiwan, termasuk Biro Investigasi MOJ, Badan Kepolisian Nasional di bawah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Urusan Digital (MODA), serta Komisi Pengawas Keuangan.
Turut hadir peserta dari Estonia, Prancis, Jerman, Polandia, Filipina, dan Amerika Serikat, termasuk Federal Bureau of Investigation (FBI) dan Homeland Security Investigations dari AS.
Salah satu agenda utama konferensi adalah pidato utama yang disampaikan Mohammed Shahid Ahmed, kepala staf Nigerian Financial Intelligence Unit sekaligus wakil ketua Egmont Group, organisasi yang menaungi 182 unit intelijen keuangan di seluruh dunia. Pembahasan dalam konferensi meliputi kerja sama yudisial transnasional, pemanfaatan teknologi investigasi, pencegahan pencucian uang melalui aset virtual, serta pemanfaatan kecerdasan buatan untuk meningkatkan investigasi kasus penipuan.
Menteri tanpa portofolio Lin Ming-hsin dalam sambutan pembukaannya mengatakan bahwa tidak ada negara yang mampu menangani kejahatan lintas batas sendirian. Ia menegaskan bahwa hanya melalui pertukaran informasi, kerja sama internasional, dan mekanisme bantuan hukum timbal balik yang terinstitusionalisasi, barulah komunitas internasional dapat meningkatkan kemampuan pencegahan dan pengendalian global untuk memerangi penipuan. Lin Ming-hsin juga menyinggung perjanjian kerja sama yudisial yang ditandatangani Taiwan dan Paraguay pada bulan Mei lalu.
Lin Ming-hsin mengatakan pemerintah terus melaksanakan pedoman strategi anti-penipuan generasi baru versi 2.0. Ia memuji capaian Taiwan dalam investigasi kejahatan lintas batas, penyitaan hasil tindak kriminal, dan perlindungan korban. Taiwan berkomitmen menyelaraskan mekanisme anti pencucian uang dengan standar internasional, serta akan meluncurkan penilaian risiko baru terkait pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata. Taiwan juga tengah mempersiapkan diri menghadapi evaluasi bersama putaran kelima Asia/Pacific Group on Money Laundering pada 2030.
Menteri Kehakiman Cheng Ming-chien mengatakan bahwa pakta yang ditandatangani dengan Paraguay merupakan perjanjian ke-17 Taiwan di bidang tersebut. Ia menambahkan bahwa MOJ akan terus memperkuat kerja sama internasional terkait dan menerapkan pedoman versi 2.0 demi meningkatkan kemampuan dalam memerangi penipuan transnasional dan pencucian uang.