Presiden Lai Ching-te menghadiri acara minum teh bersama media internasional di Wisma Tamu Taipei pada 18 Juni 2026. Dalam acara tersebut, ia menyampaikan bahwa tahun ini menandai 30 tahun pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung di Taiwan. Selama tiga dekade terakhir, masyarakat Taiwan telah berulang kali membuktikan bahwa demokrasi merupakan proses yang tidak dapat dibalikkan, sementara berbagai pencapaian yang diraih juga mendapat pengakuan luas dari komunitas internasional. Keterbukaan Taiwan terhadap dunia serta komitmennya dalam menjunjung demokrasi dan kebebasan telah menjadi fondasi bagi kemakmuran dan pembangunan yang berkelanjutan.
Presiden Lai menegaskan bahwa Taiwan akan terus memperkuat kerja sama dengan masyarakat internasional untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Ia juga berharap media internasional dapat terus memberikan perhatian, peliputan, dan dukungan terhadap Taiwan sehingga dunia semakin memahami Taiwan sebagai negara demokratis yang menjunjung kebebasan, memiliki keteguhan, dan menikmati kemakmuran.
30 tahun lalu rakyat Taiwan berhasil melewati masa darurat militer yang berlangsung selama 38 tahun dan kembali menunjukkan keberanian luar biasa. Meski menghadapi ancaman rudal dari Tiongkok, lebih dari 76 persen pemilih tetap berpartisipasi dalam pemilihan presiden langsung pertama, sekaligus menyampaikan tiga pesan penting kepada masyarakat internasional.
Pertama, kedaulatan Taiwan berada di tangan rakyat. Rakyat adalah pemilik negara dan memiliki hak untuk menentukan pemimpin nasional melalui proses demokratis. Kedua, Taiwan membangun sistem demokrasi yang memberikan legitimasi kepada pemerintah melalui hak pilih langsung rakyat. Masa depan Taiwan hanya dapat ditentukan oleh 23 juta penduduknya. Ketiga, ROC (Taiwan) dan Republik Rakyat Tiongkok (PRC) tidak saling berada di bawah yurisdiksi satu sama lain, serta Taiwan bukan bagian dari Republik Rakyat Tiongkok (PRC).
Presiden Lai menambahkan bahwa selama 30 tahun terakhir, rakyat Taiwan telah menentukan arah masa depan negara melalui pemungutan suara yang berulang kali dilaksanakan. Selain itu, pergantian kekuasaan yang berlangsung secara damai dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya telah semakin menegaskan bahwa demokrasi di Taiwan merupakan proses yang tidak dapat diputar kembali.
Mengenai perkembangan kawasan Indo-Pasifik, Presiden Lai menyampaikan apresiasi atas pernyataan terbaru G7 yang kembali menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak mana pun yang secara sepihak mengubah status quo. Ia menyoroti penolakan G7 terhadap upaya perubahan status quo di Selat Taiwan melalui penggunaan kekuatan atau paksaan, serta penentangan terhadap peningkatan militerisasi di Laut China Timur dan Laut China Selatan.
Presiden juga menyerukan kepada Tiongkok untuk menghentikan perluasan militer di Laut China Selatan, Laut China Timur, dan Selat Taiwan, serta meninggalkan opsi penggunaan serangan militer terhadap Taiwan. Berdasarkan prinsip kesetaraan dan martabat, Taiwan bersedia menjalin pertukaran dan kerja sama dengan Tiongkok untuk mendorong perdamaian, kemakmuran bersama, dan pembangunan yang saling menguntungkan.