Menteri Luar Negeri Lin Chia-lung menerima delegasi Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC) yang terdiri atas Gen Nakatani, ketua bersama IPAC yang juga mantan menteri pertahanan Jepang; pendiri sekaligus direktur eksekutif IPAC Luke de Pulford; serta direktur IPAC untuk Jepang, Shiori Yamao.
Menlu Lin menyambut kedatangan delegasi tersebut, yang juga dijadwalkan menghadiri 2026 Ketagalan Forum, serta menyampaikan apresiasi kepada IPAC karena kembali menegaskan penolakannya terhadap Undang-Undang Persatuan Etnis yang diluncurkan Tiongkok dalam upacara pembukaan forum.
Menlu Lin mengatakan Beijing terus menggunakan undang-undang sebagai instrumen politik untuk menciptakan efek gentar (chilling effect) dan memaksa negara-negara lain untuk tetap bungkam mengenai kebijakan ekspansionisme Tiongkok.
“Kami sangat menghargai kecepatan IPAC dalam menghimpun dukungan parlemen lintas negara untuk secara terbuka mengecam undang-undang yang diluncurkan Tiongkok tersebut,” ujar Menlu Lin.
Taiwan akan terus bekerja sama dengan IPAC dan mitra-mitra sehaluan lainnya untuk memastikan keamanan dan ketahanan global, serta bersama-sama menghadapi tindakan represi lintas negara yang dilakukan Tiongkok.
Menanggapi hal tersebut, Gen Nakatani mengatakan bahwa selama menjabat sebagai menteri pertahanan Jepang, ia memberikan perhatian besar terhadap keamanan di kawasan Indo-Pasifik dan rantai pulau pertama (first island chain).
Ia juga berupaya memperluas kerja sama dengan mitra-mitra di Indo-Pasifik, termasuk Taiwan, Australia, Filipina, dan India, untuk menghadapi ancaman ekspansionisme Tiongkok.
Gen Nakatani mengatakan undang-undang baru tersebut memberikan tekanan terhadap pihak-pihak yang menyampaikan pandangan berbeda dan mengancam perdamaian internasional. Ia juga menegaskan komitmen IPAC untuk menjunjung tinggi kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia melalui kerja sama dengan Taiwan.
Selain itu, Gen Nakatani juga mengatakan bahwa IPAC mendukung partisipasi Taiwan dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP). Menurutnya, kehadiran Taiwan dalam perjanjian tersebut sangat penting untuk mendorong perdagangan bebas sekaligus memperkuat ketahanan rantai pasok.