Wakil Menteri Luar Negeri Wu Chih-chung menegaskan bahwa perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan merupakan kepentingan bersama masyarakat internasional.
Hal tersebut disampaikan oleh Wamenlu Wu Chih-chung dalam wawancara eksklusif untuk sebuah segmen mengenai kesiapan Taiwan menghadapi ancaman militer Tiongkok yang ditayangkan stasiun televisi France 2 pada 7 September.
Wamenlu Wu Chih-chung menjelaskan Taiwan tidak pernah menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok (PRC), sehingga rencana Beijing terhadap Taiwan bukanlah reunifikasi, melainkan penaklukan.
Taiwan menempati posisi strategis dalam rantai pulau pertama (first island chain) dan memiliki sektor semikonduktor paling maju di dunia. Selain itu, perkembangan demokrasi Taiwan menjadi contoh bagi komunitas masyarakat Tionghoa yang menjunjung nilai-nilai universal berupa kebebasan, demokrasi, dan pemilihan umum yang bebas.
Wu Chih-chung lebih lanjut mengatakan bahwa pada 2025 terjadi lebih dari 5.000 penerbangan militer Tiongkok yang memasuki zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ) Taiwan. Pemerintah perlu menunjukkan kepada dunia betapa seriusnya ancaman Beijing yang terus meningkat serta pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Ia menambahkan bahwa Taiwan juga sepenuhnya siap mempertahankan stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi.
Investasi pemerintah yang berkelanjutan dalam anggaran pertahanan nasional merupakan bentuk komitmen untuk memperkuat kemampuan pertahanan diri Taiwan. Ia menegaskan bahwa tujuan Taiwan bukanlah berperang dengan Tiongkok, melainkan memastikan Beijing memahami bahwa penggunaan kekuatan militer terhadap Taiwan akan menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat ditanggung.
Menurut Wu Chih-chung, blokade lintas Selat Taiwan akan memberikan dampak yang sangat merusak terhadap perekonomian bukan hanya Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Asia Tenggara, tetapi juga seluruh dunia. Menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan akan membantu melindungi kepentingan seluruh negara di kawasan.