Institut Manajemen Internasional Lausanne (IMD) di Swiss merilis Ranking Daya Saing Digital Dunia (DCR), Selasa, 4 November 2025, dan menempatkan Taiwan pada peringkat ke-10 dari 69 negara dan ekonomi utama di dunia.
Kementerian Urusan Digital (MODA) menjelaskan bahwa di antara tiga pilar utama penilaian, Taiwan mencatatkan performa terbaik pada aspek Kesiapan Masa Depan, dengan lonjakan ke posisi ke-3 dunia atau naik tiga peringkat dibanding tahun sebelumnya. Dua pilar lainnya, yaitu Teknologi dan Pengetahuan, masing-masing menempati posisi ke-11 dan ke-16 secara global.
Secara keseluruhan, Taiwan menempati posisi tiga besar dunia dalam delapan indikator, mencerminkan keunggulan di berbagai bidang digital. MODA menegaskan, pemerintah akan terus meninjau dan memperbaiki indikator-indikator yang dinilai masih lemah dalam laporan tersebut, agar Taiwan dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya dalam pembangunan digital.
Penilaian IMD mencakup tiga pilar besar, yaitu Pengetahuan, Teknologi, dan Kesiapan Masa Depan yang terdiri dari sembilan sub-pilar dan total 61 indikator. Laporan ini menilai kemampuan tiap negara dalam beradaptasi, mengeksplorasi, serta memanfaatkan peluang dari transformasi digital secara efektif.
MODA juga menyoroti beberapa area yang masih memerlukan penguatan, termasuk rasio peneliti perempuan dan perbandingan jumlah dosen terhadap mahasiswa di pendidikan tinggi. Untuk aspek legalisasi kebijakan AI, Taiwan telah menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan Pemanfaatan Inovatif Data yang kini sedang menunggu pembahasan di Yuan Eksekutif.
Selain itu, setelah Undang-Undang Basis AI disahkan, pemerintah akan segera memperkenalkan Kerangka Klasifikasi Risiko AI sebagai langkah lanjut untuk memperkuat tata kelola teknologi kecerdasan buatan.
Selanjutnya, Kementerian Urusan Digital (MODA) akan terus mengevaluasi keunggulan pengembangan digital, dengan berfokus pada empat prioritas utama, yaitu mendorong perkembangan industri AI, memperkuat ketahanan keamanan siber, mengimplementasikan langkah-langkah pemberantasan penipuan, serta memperkuat pembangunan pemerintahan digital. Melalui upaya tersebut, pemerintah menargetkan percepatan transformasi inovasi digital di sektor publik dan swasta, sekaligus memimpin masyarakat menuju masa depan digital yang lebih aman, mudah, dan sejahtera.