Taiwan menempati peringkat kelima dalam Indeks Kebebasan Ekonomi 2026 yang dirilis pada 10 Maret oleh The Heritage Foundation.
Di kawasan Asia-Pasifik, Taiwan berada di peringkat ketiga dari total 39 ekonomi dan diklasifikasikan sebagai negara dengan tingkat kebebasan ekonomi "sebagian besar bebas" bersama 26 ekonomi lainnya. Empat posisi teratas secara global ditempati oleh Singapura, Swiss, Irlandia, dan Australia. Keempat negara ini juga menjadi satu-satunya yang masuk kategori"bebas" dalam laporan tersebut.
Laporan ini menyebut Taiwan sebagai demokrasi pasar bebas yang menjadi teladan serta pemimpin global dalam kebebasan ekonomi. Perekonomian Taiwan yang dinamis dan adaptif didukung oleh kerangka kelembagaan yang berfungsi dengan baik, sementara usaha kecil dan menengah menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi serta ketahanan ekonomi negara tersebut.
Taiwan mencatat peningkatan pada empat dari 12 indikator yang digunakan dalam penyusunan indeks. Taiwan juga memperoleh penilaian “bebas” pada enam indikator, yaitu hak kepemilikan, efektivitas peradilan, kebebasan moneter, belanja pemerintah, kesehatan fiskal, dan kebebasan perdagangan.
Menanggapi hasil tersebut, Dewan Pembangunan Nasional (NDC) menyatakan bahwa pemerintah telah melaksanakan berbagai reformasi regulasi antara tahun 2024 hingga 2025 untuk meningkatkan lingkungan bisnis, menarik talenta asing, serta mendorong inovasi usaha.
NDC menambahkan bahwa di tengah berbagai ketidakpastian global, seperti perkembangan teknologi kecerdasan buatan, tantangan geopolitik, dan kebijakan tarif Amerika Serikat, Taiwan tetap berkomitmen mendorong transformasi digital dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah juga akan terus membantu perusahaan lokal meningkatkan kemampuan digital mereka serta mempromosikan peningkatan industri demi memperkuat daya saing global Taiwan.
Dimulai pada tahun 1995, indeks tahunan ini memantau tingkat kebebasan ekonomi di 184 pasar di seluruh dunia dengan menilai berbagai aspek, termasuk ukuran pemerintah, keterbukaan pasar, efisiensi regulasi, dan supremasi hukum.