Selama bertahun-tahun Tiongkok telah menggunakan dana dan teknologi dari Taiwan untuk mengembangkan infrastruktur pertanian mereka. Berbagai tingkatan instansi pemerintah di Tiongkok berulang kali mengeluarkan kebijakan yang berkedok “menguntungkan Taiwan”, tetapi pada kenyataannya adalah “menguntungkan Tiongkok”. Tiongkok juga sering menggaung-gaungkan pelaksanaan “perlakuan yang sepadan”, atau memberi label “standar nasional”, yang sebenarnya hanya untuk merendahkan posisi Taiwan.
Baru-baru ini, Tiongkok mengumumkan “Kebijakan tentang dukungan terhadap perusahaan Taiwan yang berkembang di bidang pertanian dan kehutanan di Tiongkok” (Kebijakan 22), yang berisi tentang pembenahan ketentuan terkait subsidi dari lembaga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Tiongkok, yang pada dasarnya hanyalah “kebijakan lama dalam kemasan baru”.
Dalam beberapa tahun terakhir, harga sewa lahan dan upah pegawai di Tiongkok terus meningkat. Sementara itu, angka permintaan dari pasar Tiongkok tidak menunjukkan peningkatan signifikan akibat pandemi Covid-19. Selain itu, terdapat risiko tinggi pada jalur distribusi dan penetapan harga yang tidak stabil, serta serangan hama seperti fall armyworm, atau virus flu babi afrika yang mengancam produksi dari sektor pertanian dan peternakan. Ekspor terhadap produk yang diproduksi di Tiongkok juga mengalami tekanan akibat perang dagang dengan Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya, sehingga jalur ekspor mengalami hambatan. Kebijakan 22 yang baru diumumkan tersebut, bukan merupakan solusi terhadap masalah yang akan dialami oleh pengusaha Taiwan yang berinvestasi di Tiongkok.
Kebijakan subsidi di bidang pertanian yang dikeluarkan oleh Tiongkok hanya bersifat sementara, tidak stabil, tidak transparan, dan pelaksanaannya tidak meyakinkan. Dalam beberapa tahun terakhir, investasi yang dilakukan oleh pengusaha Taiwan di Tiongkok juga tidak banyak, karena biaya operasional dan nilai investasi pertanian jauh lebih tinggi, dan tidak sebanding dengan nilai subsidi yang diberikan, ditambah dengan jangka waktu pengembalian modal investasi yang sangat lama. Oleh karena itu, para investor harus memperhatikan berbagai risiko yang ada sebelum memutuskan untuk berinvestasi di sektor pertanian Tiongkok.
Tiongkok adalah salah satu pasar tujuan ekspor utama untuk produk pertanian Taiwan. Dewan Pertanian (COA) menyambut baik hubungan perdagangan dan pertukaran dengan Tiongkok, tetapi untuk menjaga stabilitas dalam hubungan perdagangan dan kegiatan investasi, diperlukan dialog dan mekanisme perdagangan yang dilaksanakan secara normal. COA menyerukan kepada Tiongkok untuk melakukan dialog berdasarkan pada “Perjanjian Kerja Sama Pemeriksaan dan Pengetesan Produk Pertanian Lintas Selat”, dan menyelesaikan masalah “penghentian impor nanas” sesuai dengan ketentuan dan standar internasional, demi kesejahteraan masyarakat kedua belah pihak.