Pada tanggal 18 Desember 2023 Presiden Tsai Ing-wen dan Wakil Presiden Lai Ching-te secara terpisah menghadiri kegiatan syukuran Liga Kesejahteraan Sosial Taiwan, dan mengucapkan terima kasih atas kontribusi jangka panjang organisasi tersebut dalam merawat masyarakat dan memberikan saran berharga kepada pemerintah.
Presiden Tsai menyampaikan "Undang-Undang Kesejahteraan Sosial" telah disahkan, dan bertujuan untuk menetapkan arah penetapan kebijakan kesejahteraan sosial nasional, serta melindungi perkembangan sistem kesejahteraan sosial. Presiden Tsai berharap semua pihak dapat terus bekerja sama untuk menghasilkan kebijakan kesejahteraan sosial yang lebih komprehensif, dan meningkatkan jaringan keamanan sosial.
Presiden Tsai menjelaskan bahwa kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu merancang kebijakan kesejahteraan sosial yang lebih komprehensif dan meningkatkan jaringan keamanan sosial. Dalam alokasi anggaran untuk tahun depan, pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan sosial tetap menjadi yang tertinggi dan juga mengalami peningkatan terbesar.
Dalam program perawatan anak usia 0-6 tahun, anggaran yang pada tahun 2016 sebesar NTD 15 miliar, tahun ini untuk pertama kalinya melampaui NTD 100 miliar, dan diperkirakan akan melampaui NTD 120 miliar tahun depan. Anggaran perawatan jangka panjang untuk lansia, yang pada tahun 2016 hanya NTD 5 miliar, tahun depan akan ditingkatkan melebihi NTD 87 miliar. Selain itu, jumlah pusat perawatan jangka panjang untuk lansia juga telah ditambah dari sekitar 700 menjadi 13.000.
"Undang-Undang Kesejahteraan Sosial" yang disahkan tahun ini merupakan tonggak penting dalam perkembangan kesejahteraan sosial Taiwan, sehingga di masa depan, dalam hal sumber daya manusia, pendanaan, dan evaluasi kesejahteraan sosial, pemerintah dapat membuat regulasi yang lebih lengkap sesuai dengan ketentuan hukum.
Presiden Tsai menyatakan bahwa selama lebih dari 7 tahun terakhir, berkat bantuan semua pihak, kebijakan kesejahteraan sosial yang dikeluarkan pemerintah dapat terus berkembang dan memberikan manfaat. Tugas selanjutnya yang akan digarap oleh pemerintah adalah amandemen "Undang-Undang Bantuan Sosial" dan pembuatan "Pedoman Kebijakan Kesejahteraan Sosial".