Wakil Menteri Dalam Negeri, Ma Shih-yuan, menghadiri Konferensi Internasional Pencegahan Perdagangan Manusia 2025, bersama Menteri Tanpa Portofolio, Lin Ming-hsin, serta Wakil Kepala Kantor AIT Taipei, John Morgan, Rabu, 27 Agustus 2025.
Dalam kesempatan tersebut, para peserta konferensi bersama-sama menegaskan komitmen untuk memberantas perdagangan manusia dan menyerukan penguatan investigasi kejahatan daring serta kerja sama internasional.
Ma Shih-yuan menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (MOI) secara aktif membangun platform multilateral pencegahan perdagangan manusia. Taiwan berupaya memperkuat posisinya di Asia Pasifik melalui kerja sama lintas sektor dan internasional.
Konferensi ini membahas empat isu utama, yaitu tren dan tantangan global serta regional perdagangan manusia; metode pencegahan jaringan eksploitasi terhadap kelompok rentan pekerja; perlindungan dan advokasi bagi korban perdagangan manusia; serta pemanfaatan teknologi inovatif untuk pencegahan perdagangan manusia.
Melalui diskusi ini, Taiwan berharap dapat meningkatkan kerja sama dengan mitra internasional dalam pencegahan eksploitasi tenaga kerja, sekaligus memperkuat perlindungan bagi korban, dengan tujuan menjadi teladan global dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia.
Kementerian Dalam Negeri (MOI) menjelaskan konferensi kali ini diikuti oleh peserta dari 12 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Belgia, Selandia Baru, Korea Selatan, Filipina, Myanmar, Malaysia, Vietnam, dan Indonesia, serta LSM, pakar, dan akademisi.
Taiwan selama bertahun-tahun berhasil mempertahankan peringkat Tier 1 dalam Laporan Perdagangan Manusia Kementerian Luar Negeri AS, sejajar dengan negara-negara maju di Eropa dan Amerika Utara. Capaian ini tidak terlepas dari kerja sama erat antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, serta langkah menyeluruh mulai dari pencegahan, investigasi, penuntutan, hingga perlindungan korban.
Kementerian Dalam Negeri (MOI) menegaskan akan terus memanfaatkan teknologi canggih, memperluas jaringan kerja sama regional di Asia, serta mengintegrasikan hasil kerja sama tematik ke dalam kebijakan nasional, demi memperkuat peran Taiwan sebagai mitra global dalam menjaga hak asasi manusia dan melawan perdagangan manusia.