Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada Senin, 29 September merilis hasil evaluasi global mengenai pencegahan perdagangan manusia tahun 2025. Taiwan kembali memperoleh peringkat Tier 1 untuk ke-16 kalinya secara berturut-turut, menegaskan pengakuan internasional atas efektivitas langkah-langkah pemerintah Taiwan dalam memerangi perdagangan manusia.
Menteri Dalam Negeri, Liu Shih-fang, menyatakan bahwa pemerintah secara konsisten mengadopsi kebijakan penting dalam pencegahan perdagangan manusia. Langkah tersebut mencakup revisi menyeluruh Undang-Undang Pencegahan Perdagangan Manusia pada tahun 2024, serta pelaksanaan Rencana Aksi Perikanan dan Hak Asasi Manusia. Menurutnya, berbagai kebijakan ini telah menghasilkan capaian signifikan yang diakui dunia internasional.
Liu Shih-fang juga menjelaskan bahwa laporan evaluasi AS tahun ini menyampaikan 11 rekomendasi bagi Taiwan. Beberapa di antaranya adalah memperbolehkan pekerja migran berpindah kerja tanpa persetujuan majikan selama kontrak kerja masih berlaku; memperluas mandat pejabat Biro Perikanan di pelabuhan luar negeri untuk memantau indikasi kerja paksa di kapal penangkap ikan jarak jauh; memperkuat identifikasi kelompok rentan terhadap perdagangan manusia seperti mahasiswa asing; menjamin hak-hak dasar pekerja rumah tangga migran dengan melarang penahanan dokumen identitas; serta meningkatkan pelatihan lintas sektor bagi petugas garis depan, termasuk inspektur tenaga kerja, aparat kepolisian, jaksa, dan hakim.
Sebagian besar rekomendasi tersebut telah dimasukkan dalam Rencana Aksi Anti-eksploitasi 2025–2026 yang diumumkan Kementerian Dalam Negeri (MOI) pada Maret 2025, dan kini tengah dijalankan melalui koordinasi lintas kementerian.
Liu Shih-fang menegaskan bahwa pemerintah sangat memperhatikan perlindungan hak-hak pekerja migran, khususnya awak kapal perikanan, pekerja rumah tangga, serta mahasiswa asing. Untuk itu, Yuan Eksekutif akan terus memantau dan meninjau strategi pencegahan perdagangan manusia melalui Komite Koordinasi Pencegahan Perdagangan Manusia dan Penghapusan Diskriminasi Rasial. Dengan mengintegrasikan sumber daya pemerintah dan masyarakat, Taiwan berkomitmen memperkuat upaya pemberantasan perdagangan manusia sekaligus memastikan perlindungan menyeluruh bagi para korban.