Tinjauan internasional terhadap laporan nasional keempat Taiwan mengenai implementasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) PBB dimulai pada 11 Mei di Taipei.
Kementerian Kehakiman (MOJ) menjelaskan agenda yang berlangsung selama lima hari tersebut melibatkan para pakar, pejabat pemerintah, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil dari dalam dan luar negeri. Peserta internasional terdiri dari sejumlah tokoh terkemuka di bidang hak asasi manusia dari Austria, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Kanada, Jerman, India, Indonesia, Irlandia, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.
Perdana Menteri Cho Jung-tai mengatakan bahwa pemerintah telah mendorong berbagai upaya perlindungan HAM selama periode pelaporan kovenan dari 2020 hingga 2024. Ia menambahkan bahwa Yuan Pengawas mendirikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada 2020, sementara Yuan Eksekutif membentuk Departemen Hak Asasi Manusia dan Keadilan Transisional pada 2022.
Pemerintah terus melanjutkan berbagai inisiatif, termasuk Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Rencana Aksi Perikanan dan Hak Asasi Manusia. Selama periode tersebut, pemerintah juga menyelesaikan amendemen terhadap empat undang-undang terkait kekerasan seksual, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Kekerasan Seksual, serta mengesahkan Undang-Undang Kesehatan Masyarakat Penduduk Asli dan Undang-Undang Dasar Penduduk Baru.
Setelah Presiden Lai Ching-te menjabat pada Mei 2024, Yuan Eksekutif juga mengusulkan Undang-Undang Dasar Pemuda serta amendemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas untuk memperluas perlindungan HAM.
PM Cho JUng-tai lebih lanjut menyampaikan Yuan Eksekutif juga mendirikan Kementerian Olahraga tahun lalu. Selain itu, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (MOHW) tengah merencanakan pembentukan administrasi dukungan anak dan keluarga serta administrasi layanan perawatan jangka panjang dan pembangunan sosial untuk menjamin hak dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
Yuan Eksekutif tahun lalu mengajukan rencana aksi nasional 2025–2027 untuk pencegahan kekerasan berbasis gender, yang mencerminkan tekad Taiwan untuk selaras dengan standar HAM internasional.
Laporan NGO Freedom House di Amerika Serikat pada Maret lalu menempatkan Taiwan sebagai negara paling bebas kedua di Asia. PM Cho menegaskan bahwa Taiwan berkomitmen untuk terus memajukan perlindungan HAM secara bertahap dan akan bekerja sama dengan negara-negara di seluruh dunia demi membangun masyarakat yang bebas, demokratis, beragam, dan tangguh.