Tanggal 28 Agustus 2024 kemarin kabinet yang dipimpin oleh Presiden Lai Ching-te genap bertugas selama 101 hari, dan Perdana Menteri Cho Jung-tai menyelenggarakan "Konferensi Pers 101 Hari Pemerintahan Kabinet Inovasi AI" untuk memperkenalkan "Strategi 101 Aksi", serta menjelaskan kepada masyarakat Taiwan mengenai hasil pelaksanaan kebijakan pada tahap ini, serta arah penting kebijakan selanjutnya.
Perdana Menteri Cho Jung-tai menekankan bahwa "Strategi 101 Aksi" berfokus pada era baru, kebijakan baru, dan pembangunan baru, dengan mengedepankan dua poros utama yaitu "Perhatian" dan "Pengembangan", serta memperkenalkan 8 tujuan kebijakan utama, untuk secara konkret mengimplementasikan visi kenegaraan "Inovasi dan Kemakmuran", "Keadilan dan Keberlanjutan", serta "Demokrasi dan Perdamaian" yang dicanangkan Presiden Lai Ching-te. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban masyarakat, dan meningkatkan keamanan sosial, serta mendorong inovasi industri dan memperjuangkan lingkungan yang berkelanjutan.
Perdana Menteri Cho lebih lanjut menjelaskan 8 tujuan kebijakan utama, yaitu "Memperluas investasi sosial, meringankan beban keluarga", "Memperluas investasi kesehatan, membangun Taiwan yang sehat", "Menuju masyarakat yang berkeragaman, berkesetaraan dan sejahtera", "Membangun Taiwan yang tangguh, menjaga keamanan dan perdamaian", "Ekonomi inovatif Negara Pintar", "Pertumbuhan hijau dan transformasi net-zero 2050", "Pembangunan seimbang Taiwan, harapan lokal", dan "Memperkuat kekuatan lunak (soft power), membangun merek nasional".
Selain itu, PM Cho menyatakan bahwa Yuan Eksekutif akan bekerja sama dengan "Komisi Pelaksana Taiwan Sehat", "Komisi Kebijakan Perubahan Iklim Nasional", dan "Komisi Ketahanan Sosial", untuk mendorong pelaksanaan kebijakan penting terkait. Hal ini meliputi pengembangan "Layanan Perawatan Jangka Panjang 3.0" untuk mencapai tujuan "Taiwan Sehat"; menanggapi tantangan perubahan iklim dengan "Rencana Pintar Penanggulangan Banjir " yang telah disetujui oleh Yuan Eksekutif, untuk terus memperbaiki mekanisme penanggulangan bencana melalui teknologi dan peningkatan kapasitas peringatan dini; serta pengembangan model bahasa AI secara aktif yang terpercaya untuk membangun kedaulatan AI.
"Keragaman dan kesetaraan" merupakan praktik konkret nilai-nilai demokrasi Taiwan. Yuan Eksekutif telah mengesahkan rancangan undang-undang "Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa Nasional"; selain itu, amandemen Undang-Undang Nama (Name Act) telah disahkan oleh Yuan Legislatif, yang memungkinkan masyarakat penduduk asli mencantumkan nama suku mereka secara terpisah di kartu identitas atau dokumen resmi. Di samping itu, Hukum Dasar Penduduk Baru juga telah disahkan oleh Yuan Legislatif, dengan tujuan untuk meningkatkan layanan dan perhatian bagi penduduk baru.
Perdana Menteri Cho menyampaikan bahwa untuk menghadapi era digital, Yuan Eksekutif secara khusus mendirikan "Dewan Pengembangan Ekonomi Yuan Eksekutif", yang terdiri dari pimpinan berbagai kementerian terkait, serta menunjuk perwakilan dari lembaga, perusahaan, dan industri terkait, atau pakar dan akademisi dengan pengalaman di bidang terkait sebagai penasihat.
Mengenai isu pengurangan emisi karbon, Perdana Menteri Cho menyatakan bahwa saat memimpin "Dewan Pembangunan Berkelanjutan Nasional Yuan Eksekutif" beberapa waktu lalu, ia menekankan bahwa Taiwan harus menghadapi tren pengurangan karbon internasional melalui berbagai program aksi lintas kementerian, lintas bidang, dan lintas topik, untuk melaksanakan strategi "adaptasi" dan "pengurangan" secara bersamaan.
Mengenai "Memperkuat kekuatan lunak (soft power), membangun merek nasional", Perdana Menteri Cho menjelaskan bahwa Yuan Eksekutif telah secara resmi membentuk tim persiapan dan kelompok konsultatif "Kementerian Pendidikan Jasmani dan Pengembangan Olahraga", mengundang atlet, tokoh dunia olahraga, serta ahli dan pelaku industri olahraga untuk menjadi anggota tim konsultatif. Diharapkan di masa depan, kementerian ini akan menghubungkan tiga aspek, yaitu "Olahraga untuk Semua", "Kompetisi Internasional", dan "Industri Olahraga".
Dalam hal "Membangun Taiwan yang Tangguh, Menjaga Keamanan dan Perdamaian", Perdana Menteri Cho Jung-tai menyatakan bahwa pemerintah secara menyeluruh meningkatkan kemampuan dalam memberantas penipuan, dengan mengalokasikan anggaran sebesar NTD 7,3 miliar untuk tahun depan, naikl 4,8 kali lipat dibandingkan tahun ini. Selain itu, pemerintah akan mendirikan Pusat Komando Anti-Penipuan lintas kementerian, menggunakan "Empat Undang-Undang Baru Anti-Penipuan" sebagai alat utama bagi petugas penegak hukum garis depan, serta menyediakan platform situs web bagi masyarakat untuk secara terbuka memeriksa perkembangan kasus penipuan. Selain itu, pemerintah juga secara aktif menjalin kerja sama internasional untuk bersama-sama memerangi kasus penipuan lintas negara, serta mengajak tokoh-tokoh terkenal yang pernah menjadi korban penipuan untuk membuat video sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penipuan.