Perdana Menteri Cho Jung-tai memimpin Rapat Ke-31 Dewan Kesetaraan Gender Yuan Eksekutif, Senin, 30 Desember 2024, dan menyampaikan bahwa pengalaman Taiwan dalam pengembangan kesetaraan gender berada di posisi terdepan di Asia.
Tahun ini pemerintah telah meluncurkan sejumlah kebijakan dan langkah inovatif, serta sepenuhnya menerapkan revisi Tiga Undang-Undang Kesetaraan Gender (Undang-Undang Pencegahan Pelecehan Seksual, Undang-Undang Kesetaraan Gender dalam Pekerjaan, dan Undang-Undang Kesetaraan Gender dalam Pendidikan).
PM Cho Jung-tai meminta seluruh jajaran kementerian dan lembaga terkait untuk secara proaktif meningkatkan hasil kerja di bidang kesetaraan gender dan mengintegrasikan pencapaian kesetaraan gender tersebut ke dalam konferensi dan kegiatan internasional yang diselenggarakan atau diikuti.
Selain itu, instansi kementerian terkait juga diminta mempercepat perluasan pengungkapan informasi kesetaraan gender di kalangan perusahaan, membimbing perusahaan untuk secara mandiri melakukan evaluasi berkala atas implementasi kesetaraan gender, menerapkan aturan kesetaraan upah tanpa diskriminasi gender, dan mengurangi hambatan berbasis gender dalam pilihan pekerjaan bagi perempuan.
Perdana Menteri Cho Jung-tai menyebutkan bahwa Presiden Lai Ching-te, dalam visi kebijakan nasional "Proyek Harapan Negara", sangat menekankan pentingnya isu kesetaraan gender. Presiden menggarisbawahi implementasi Tiga Undang-Undang Kesetaraan Gender, menciptakan lingkungan ramah berbasis "nol toleransi terhadap pelecehan seksual", membangun lingkungan kerja yang bersahabat melalui kebijakan "Pekerjaan dan Perawatan: Tempat Kerja Ramah Gender", serta mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan melatih perempuan untuk terlibat dalam urusan publik.
Setelah mendengarkan laporan hasil "Pertukaran Internasional dalam Mendorong Kesetaraan Gender Tahun 2023" yang disampaikan oleh Departemen Kesetaraan Gender Yuan Eksekutif, Perdana Menteri Cho Jung-tai menekankan bahwa kesetaraan gender adalah indikator penting dalam mengukur tingkat peradaban suatu masyarakat. Pengalaman Taiwan dalam pengembangan kesetaraan gender yang berada di posisi terdepan di Asia merupakan "pintu pembuka" penting untuk memperluas partisipasi internasional Taiwan.
Menurut laporan Kementerian Tenaga Kerja (MOL) pada tahun 2023, kesenjangan rata-rata upah per jam berbasis gender di Taiwan telah menurun dari puncaknya sebesar 15,8% pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 14,7%. Selain itu, pada tahun 2022, berdasarkan laporan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) tentang kesenjangan median upah berbasis gender untuk pekerja penuh waktu, Taiwan dengan angka 15,3% lebih rendah dibandingkan negara-negara utama seperti Amerika Serikat, Kanada, Finlandia, Jepang, dan Korea Selatan.
Perdana Menteri Cho Jung-tai meminta Kementerian Tenaga Kerja untuk memperkuat upaya mendorong dan membimbing perusahaan umum agar secara mandiri melakukan evaluasi berkala atas implementasi kesetaraan gender, memperbarui formulir evaluasi secara berkesinambungan, dan menginstruksikan lembaga pengelola ketenagakerjaan di daerah untuk meningkatkan sosialisasi. Ia juga meminta MOL untuk merancang mekanisme penyuluhan dan pengawasan ketenagakerjaan guna memastikan penerapan aturan kesetaraan upah tanpa diskriminasi gender.