Pada tanggal 20 September 2019, Pemerintah Kiribati secara resmi mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Pemerintah ROC (Taiwan). Pemerintah ROC (Taiwan) sangat menyayangkan dan mengutuk keputusan Pemerintah Kiribati tersebut, yang sama sekali tidak mengindahkan berbagai bantuan dan ketulusan persahabatan yang telah disampaikan oleh Taiwan selama bertahun-tahun.
Pemerintah ROC (Taiwan) dengan ini secara resmi memutus hubungan diplomatik dengan Republik Kiribati, mengakhiri semua proyek kerja sama, dan memanggil pulang seluruh staf kedutaan besar, tim teknis profesional dan tim bantuan medis yang ditempatkan di Kiribati, serta meminta Kiribati untuk segera memulangkan staf pemerintahan mereka dari Taiwan.
Presiden Kiribati, Taneti Mamau dan beberapa anggota partai politik yang tengah berkuasa, selama ini telah menaruh harapan tidak realistis terhadap Tiongkok, dan mulai melakukan interaksi dengan Tiongkok sejak tahun 2016, setelah Presiden Mamau berkuasa. Belakangan ini, Tiongkok telah melakukan investasi komersial dan mengambil keuntungan dari sektor perikanan Kiribati, untuk menembus lingkaran politik negara tersebut, dan menciptakan pengaruh. Presiden Mamau juga telah mengajukan permintaan sejumlah besar bantuan keuangan kepada Taiwan, untuk membeli pesawat terbang komersial.
Terkait hal itu, walaupun Taiwan bersedia untuk membantu Kiribati mengembangkan infrastruktur publik, yang akan sangat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, bantuan pembelian pesawat untuk kepentingan komersial, adalah tindakan yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Kerja Sama dan Pengembangan Internasional Taiwan. Setelah melakukan penilaian terhadap kapasitas keuangan nasional, Pemerintah ROC (Taiwan) menyarankan pemberian bantuan dalam bentuk pinjaman lunak komersial (preferential commercial loan). Namun saran tersebut ditolak oleh Kiribati, yang bersikeras bahwa bantuan harus diberikan dalam bentuk donasi, dan menurut informasi yang diterima oleh Taiwan, Pemerintah Tiongkok telah menjanjikan sejumlah uang untuk pembelian beberapa pesawat terbang komersial, dan kapal feri komersial, untuk mengiming-imingi Kiribati agar memutus hubungan diplomatik dengan Taiwan.
Tujuan utama Pemerintah Tiongkok yang terus meluncurkan kampanye terhadap negara-negara sekutu Taiwan untuk memutus hubungan diplomatik, tidak lain adalah untuk menekan ruang gerak Taiwan di dunia internasional, menekan masyarakat Taiwan agar menerima kebijakan “Satu Negara Dua Sistem”, mengakui Tiongkok sebagai penguasa atas Taiwan dalam komunitas internasional, serta menghancurkan kedaulatan Taiwan. Sebagian besar masyarakat Taiwan telah menyatakan penolakan mutlak (absolut) terhadap kebijakan “Satu Negara Dua Sistem”.
Pemerintah ROC (Taiwan) akan berdiri teguh menjaga kedaulatan Taiwan, dan tidak akan menyerah dalam menghadapi serangan diplomatis dari Tiongkok. Pemerintah ROC (Taiwan) sekali lagi menegaskan bahwa tekanan dari Tiongkok terhadap Taiwan di panggung internasional tidak akan merubah fakta keberadaan Taiwan, ataupun membuat masyarakat Taiwan meninggalkan cara hidup yang bebas dan demokratis. Pemerintah akan terus menjaga hubungan dengan negara-negara diplomatik lainnya, meningkatkan kerja sama dengan negara-negara demokratis, serta menyampaikan dukungan kepada komunitas internasional melalui berbagai kontribusi nyata.
Pemerintah menegaskan bahwa Republik Tiongkok (Taiwan) adalah negara yang demokratis, merdeka, dan berdaulat. Masyarakat Taiwan telah menyatakan kedaulatan yang dimiliki melalui pemilihan umum terhadap kepala negara dan anggota parlemen yang dilaksanakan secara bebas. Taiwan bukanlah provinsi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan RRT tidak pernah satu hari pun memerintah atas Taiwan. Fakta ini tidak akan berubah karena intimidasi yang dilakukan Tiongkok terhadap Taiwan. Sebaliknya, tekanan internasional yang dilancarkan Tiongkok hanya akan memperteguh kebulatan tekad masyarakat Taiwan untuk tidak sekalipun tunduk pada Pemerintah Tiongkok.
Sangat jelas terlihat bahwa tingkah Pemerintah Tiongkok menciptakan insiden diplomatik seperti ini, adalah untuk memanipulasi dan memengaruhi opini masyarakat Taiwan menjelang pemilihan presiden dan anggota legislatif yang akan segera berlangsung, serta merusak jalannya proses demokratis kegiatan tersebut. Taiwan mendorong negara-negara demokrasi untuk bersama-sama mengutuk keras tindakan Pemerintah Tiongkok, serta mengingat bahwa tujuan pemerintahan otoriter Tiongkok adalah untuk menghancurkan sistem demokrasi, dan secara bertahap menyebarkan paham otoritarianisme. Taiwan berada di garis terdepan dan akan menjaga teguh demokrasi, serta memperkuat institusi demokrasi yang ada. Taiwan tidak akan membiarkan Tiongkok memanipulasi hasil pemilihan umum, ataupun membiarkan Tiongkok memutuskan masa depan masyarakat Taiwan.