Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC) adalah sebuah aliansi yang terdiri dari anggota kongres dan parlemen berbagai negara di lima benua. Pada tanggal 2 November 2020, aliansi tersebut mengeluarkan pernyataan yang berisi seruan kepada WHO untuk menerima partisipasi Taiwan dalam WHA, serta pertemuan, mekanisme, dan kegiatan WHO lainnya.
IPAC adalah aliansi yang sangat berpengaruh secara global dalam menentukan arah kebijakan bagi isu-isu yang berkaitan dengan Tiongkok. Kementerian Luar Negeri Taiwan (MOFA) mengucapkan terima kasih atas dukungan konkret yang telah dinyatakan oleh IPAC terhadap partisipasi Taiwan dalam WHO.
Pernyataan IPAC tersebut juga menyebutkan bahwa kesuksesan Taiwan dalam mencegah penyebaran virus korona Wuhan (Covid-19) telah menjadi suatu model yang dicontoh oleh dunia. Selain itu, angka penularan dan angka kematian akibat virus korona Wuhan di Taiwan juga sangat rendah. Beberapa hari yang lalu, Taiwan berhasil mencatat nol kasus penularan lokal selama 200 hari berturut-turut, dan dampak yang ditimbulkan oleh wabah terhadap perekonomian dan kehidupan sehari-hari masyarakat sangat kecil. Hal-hal tersebut patut untuk dijadikan pembelajaran bagi pemerintah dan masyarakat dari negara-negara lain, yang hingga saat ini masih berjuang menekan angka penularan.
IPAC menyerukan kepada Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, untuk mengingat perkataan yang pernah ia katakan sendiri, yaitu “No one is safe until everyone is safe” (tidak ada orang yang aman, sampai semua orang aman), terlebih lagi di saat seluruh dunia sedang bersatu untuk memerangi wabah. Oleh karena itu, WHO tidak seharusnya mengecualikan Taiwan.
Aliansi IPAC terdiri dari 170 orang anggota parlemen dan kongers lintas partai, yang berasal dari Australia, Belgia, Kanada, Swiss, Ceko, Jerman, Denmark, Prancis, Inggris, Italia, Jepang, Lithuania, Belanda, Norwegia, Selandia Baru, Swedia, Uganda, dan Amerika Serikat. IPAC mengemban misi untuk mendorong anggota kongres dan parlemen dari negara-negara sehaluan untuk bekerja sama, dan melalui proses legislatif meminta Tiongkok untuk menghormati tatanan internasional, keamanan internasional, dan hak asasi manusia.