KTT Demokrasi (Summit for Democracy) telah diselenggarakan secara virtual pada tanggal 9-10 Desember 2021, dan dipimpin langsung oleh Presiden AS Joe Biden. Menteri Tanpa Portofolio, Audrey Tang, dan Kepala Kantor Perwakilan Taiwan di AS, Hsiao Bi-khim, turut hadir dalam pertemuan tersebut bersama para pemimpin negara lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Tanpa Portofolio Audrey Tang mewakili Pemerintah menyampaikan Pernyataan Nasional (National Statement) melalui video, dan memaparkan kisah sukses demokrasi Taiwan. Audrey Tang menegaskan bahwa Taiwan akan terus berdiri di garis terdepan dalam melawan otoritarianisme, dan Taiwan bersedia untuk berperan sebagai pemimpin dalam mendorong kebebasan, demokrasi, serta hak asasi manusia.
Pada hari pertama KTT Demokrasi, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, secara terbuka menyatakan bahwa Taiwan dan AS serta negara-negara lainnya mendukung Konsorsium Anti-Korupsi Global (GACC).
Pada hari pertama KTT Demokrasi, Tiongkok “menghasut” Nikaragua untuk memutus hubungan diplomatik dengan Taiwan. Tindakan jahat tersebut bertujuan untuk memarginalisasi Taiwan dalam komunitas internasional, dan merupakan bentuk provokasi terhadap komunitas demokrasi. Namun demikian, dalam komunitas negara-negara demokrasi, Taiwan tidak sendirian.
Setelah pemutusan hubungan diplomatik terjadi, Kementerian Luar Negeri AS langsung mengeluarkan pernyataan dukungan, yang menegaskan bahwa hubungan Taiwan dengan negara-negara sahabat diplomatik di belahan bumi barat memberikan manfaat ekonomi dan keamanan bagi masyarakat di negara-negara tersebut. AS mendorong berbagai negara untuk mempererat hubungan dengan Taiwan.
Taiwan berkomitmen untuk berdiri di garis terdepan dalam melawan otoritarianisme global. Ancaman militer, intimidasi ekonomi, dan tekanan diplomatik yang dilancarkan Tiongkok tidak akan mengubah tekad dan kegigihan Taiwan untuk melindungi demokrasi dan kebebasan, serta keinginan untuk bergabung dalam komunitas demokrasi internasional. Taiwan akan terus bekerja sama dengan Amerika Serikat dan negara-negara sehaluan lainnya, untuk melindungi sistem demokrasi, dan nilai-nilai hak asasi manusia.