Pada tanggal 30-31 Agustus 2022 Kementerian Luar Negeri (MOFA) bersama Taiwan Foundation for Democracy (TFD), dan American Institute in Taiwan (AIT/T) menyelenggarakan “Forum Kebebasan Beragama Regional 2022 – Dialog Masyarakat Sipil tentang Kebebasan Beragama di Masa Penuh Tantangan”. Upacara pembukaan telah dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus dan dihadiri oleh Presiden Tsai Ing-wen, Kepala Yuan Legislatif You Si-kun, Direktur AIT Sandra Oudkirk, serta para duta besar dan kepala kantor perwakilan negara-negara sahabat.
Forum ini adalah forum kebebasan beragama untuk kawasan Indo-Pasifik kedua yang diselenggarakan oleh Taiwan-AS sejak tahun 2019. Kegiatan ini memperlihatkan pelaksanaan komitmen dan upaya bersama yang dilakukan Taiwan-AS dalam mendorong nilai-nilai kebebasan beragama, demokrasi dan hak asasi manusia di Indo-Pasifik.
Dalam pidato sambutannya, Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan Taiwan berada di garis terdepan dalam menghadapi otoritarianisme, dan terus berupaya untuk melindungi dan mendorong kebebasan beragama internasional. Selain menyelenggarakan forum kebebasan beragama, sejak tahun 2019 setiap tahun Taiwan memberikan donasi kepada “Religious Freedom Fund” Kementerian Luar Negeri AS untuk digunakan sebagai bantuan darurat bagi orang-orang yang mengalami persekusi karena agama.
Di samping itu, pada bulan Juli tahun ini, Taiwan berhasil menjadi pengamat dalam Aliansi Kebebasan Beragama dan Kepercayaan Internasional (IRFBA), untuk bersama-sama melindungi hak orang-orang yang mengalami diskriminasi dan tekanan karena agama, serta meningkatkan pemahaman masyarakat global terhadap kebebasan beragama.
Forum kali ini dihadiri oleh sekitar 40 orang perwakilan dari kelompok masyarakat sipil di bidang kebebasan beragama dan hak asasi manusia dari 9 negara. Pelaksanaan forum ini juga merupakan wujud pelaksanaan komitmen Taiwan yang diajukan dalam Forum Demokrasi tahun 2021, serta bentuk dari partisipasi aktif dan peran penting Taiwan dalam mendorong pertukaran di kawasan Indo-Pasifik, peningkatan kebebasan beragama, serta hak asasi manusia.