Pada tanggal 25 Oktober 2022 kantor berita Korea Selatan NEWS 1 mempublikasikan wawancara eksklusif dengan Menlu Joseph Wu berjudul “Menlu Taiwan: Di Masa Jabatan Ketiga, Xi Jinping akan Meningkatkan Ancaman Militer terhadap Taiwan, tetapi Taiwan Tidak Akan Tunduk”.
Menlu Joseph Wu menjelaskan setelah Xi Jinping melanjutkan masa jabatan, hal pertama yang ingin ia lakukan adalah memperteguh kekuasaan di dalam negeri, dan dapat diprediksi Xi Jinping akan meningkatkan ancaman dan intimidasi militer terhadap Taiwan.
Di saat Tiongkok sedang mengalami kemerosotan ekonomi, peningkatan angka pengangguran, tindakan pemerintah yang terus-menerus melakukan lockdown, serta masalah lainnya yang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, Taiwan harus berwaspada terhadap pemimpin Tiongkok yang ingin mengalihkan perhatian dengan melancarkan serangan terhadap Taiwan. Terdapat kemungkinan bahwa demi mengukir catatan sejarah bagi dirinya, Xi Jinping akan berupaya untuk melakukan agresi terhadap Taiwan berkedok unifikasi.
Kebijakan yang terus dilaksanakan oleh Taiwan adalah menjaga status quo. ROC (Taiwan) dan PRC tidak saling tunduk. Tiongkok tidak memiliki yurisdiksi atas Taiwan, dan tidak pernah satu hari pun berkuasa atas Taiwan. Status quo selama bertahun-tahun juga merupakan fakta yang diakui secara luas oleh komunitas internasional. Menlu Joseph Wu menyampaikan bahwa menjaga status quo adalah hal yang sesuai dengan kepentingan berbagai pihak.
Menurut survei yang dilakukan pada bulan Agustus diketahui bahwa hampir 90 persen masyarakat Taiwan setuju untuk menjaga status quo. Masyarakat Taiwan juga menolak hal-hal irasional, seperti “Prinsip Satu Tiongkok”, “Satu Negara Dua Sistem”, dan “Masalah Taiwan dan Unifikasi di Era Baru” dalam buku putih Taiwan (Taiwan White Paper) yang dikeluarkan pada tanggal 10 Agustus.
Tiongkok menggunakan kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan sebagai dalih untuk melakukan latihan militer besar-besaran di perairan dan kawasan udara sekitar Taiwan. Tujuan sebenarnya dari perilaku Tiongkok tersebut adalah mencaplok Selat Taiwan untuk dijadikan wilayah perairan Tiongkok, dan menolak keberadaan Selat Taiwan sebagai perairan internasional sehingga berdampak pada kebebasan bernavigasi, serta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melatih skenario serangan terhadap Taiwan.
Amerika Serikat, Jepang, Australia dan negara-negara lainnya telah menyatakan kecaman dan keprihatinan atas tindakan tidak bertanggung jawab yang dilakukan Tiongkok tersebut, serta menegaskan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.
Taiwan akan terus meningkatkan kemampuan pertahanan nasional dan kemampuan perang asimetris. Taiwan juga bertekad untuk mempertahankan cara hidup yang bebas dan demokratis, serta melindungi kedaulatan. Menlu Joseph Wu menyeru komunitas internasional untuk bersama-sama menghentikan tindakan tidak bertanggung jawab Tiongkok, dan melindungi kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, stabil, dan sejahtera.