Pada tanggal 14 Desember 2022 Kementerian Dalam Negeri (MOI) menyelenggarakan konferensi pers mengenai laporan nasional perdana “Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial” (ICERD). Dalam konferensi pers tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri, Chen Tsung-yen, memaparkan upaya dan pencapaian pemerintah dalam melaksanakan ICERD, serta tekad untuk menghapus diskriminasi rasial, mempromosikan kesetaraan dan penghormatan terhadap keberagaman.
Menteri Tanpa Portofolio Lo Ping-cheng menjelaskan Taiwan dapat semakin dikenal luas secara global bukan hanya karena pencapaian ekonomi, tetapi juga oleh kemajuan di bidang perlindungan hak asasi manusia. Meskipun saat ini Taiwan bukan merupakan anggota PBB, Taiwan tetap menjalankan komitmen untuk mengacu pada standar hak asasi manusia internasional, dan melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Hak Asasi Manusia Internasional (International Bill of Rights).
ICERD adalah salah satu dari 9 instrumen pokok HAM internasional, dan satu-satunya kovenan internasional yang ditandatangani, dan disahkan sebelum ROC (Taiwan) keluar dari PBB, serta memiliki kekuatan hukum secara domestik. Tahun ini Taiwan telah menghasilkan berbagai pencapaian dalam perlindungan HAM, dan dikeluarkannya laporan nasional ICERD kali ini, merupakan sebuah kemajuan besar dalam upaya penjaminan HAM di Taiwan.
Wakil Menteri Dalam Negeri Chen Tsung-yen menjelaskan dalam penulisan laporan nasional ini, ada sebanyak 34 kelompok masyarakat dan organisasi pemerhati isu hak asasi manusia yang turut memberikan saran dan masukan kepada pemerintah.
Laporan nasional perdana ICERD ini juga memaparkan evaluasi terhadap tugas, target dan kebutuhan dari pelaksanaan kebijakan untuk mendorong kesetaraan bagi penduduk asli, masyarakat Hakka, suku Mongol dan Tibet, penduduk baru, pekerja migran, dan kelompok masyarakat non-warga negara lainnya.