Pada tanggal 15 Juni Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan hasil penilaian global terkait pencegahan perdagangan manusia untuk tahun 2023. Laporan tersebut melakukan penilaian terhadap lebih dari 180 negara dan kawasan di seluruh dunia, dan Taiwan berhasil memperoleh predikat “Tingkat 1” selama 14 tahun berturut-turut.
Pihak Amerika Serikat menjelaskan meskipun kapasitas pencegahan perdagangan manusia di Taiwan turut mengalami dampak pandemi, pemerintah tetap bekerja sama dengan sektor swasta untuk mengatasi berbagai kesulitan untuk menangani masalah perdagangan manusia, dan hal tersebut patut meraih pengakuan.
Menteri Dalam Negeri, Lin Yu-chang, menjelaskan Yuan Eksekutif sangat memperhatikan dan secara aktif terus menangani masalah hak-hak tenaga kerja nelayan asing, termasuk kasus perdagangan manusia yang terjadi tahun lalu, di mana warga negara ROC (Taiwan) menjadi korban perdagangan manusia di Kamboja.
Melalui "Rencana Aksi Industri Perikanan dan Hak Asasi Manusia" serta "Kelompok Kerja Proyek Khusus Perdagangan Manusia di Kamboja," Yuan Eksekutif telah mengintegrasikan sumber daya lintas kementerian, dan mendorong kerja sama penegakan hukum lintas negara demi memperkuat pemberantasan perdagangan manusia dan melindungi para korban.
Dalam laporan tahun ini, pihak Amerika mencantumkan sembilan rekomendasi, yaitu memperluas cakupan kerja petugas Badan Perikanan dan inspektur dari Dinas Tenaga Kerja hingga ke semua pelabuhan yang telah mendapatkan otorisasi di luar negeri; memperluas kewenangan identifikasi korban perdagangan manusia hingga ke lembaga penting selain dari lembaga kepolisian dan penegakan hukum; mendorong pembentukan undang-undang untuk melindungi hak-hak tenaga perawat dan asisten rumah tangga migran; serta secara menyeluruh melarang penahanan dokumen identitas pekerja migran. Rekomendasi tersebut di atas sebagian besar telah dimasukkan ke dalam "Rencana Aksi Anti-Eksploitasi 2023-2024" yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada bulan April tahun ini.
"Rencana Aksi Anti-Eksploitasi 2023-2024" mencantumkan 19 isu terkait perdagangan manusia dan 81 tindakan konkret, termasuk penambahan mekanisme pemeriksaan pihak ketiga di pelabuhan di luar negeri untuk meningkatkan kapasitas pemeriksaan, serta peningkatan partisipasi pekerja sosial dan tenaga profesional dalam mengidentifikasi korban perdagangan manusia.
Melalui kerja sama lintas kementerian dan kerja sama antara pemerintah dan swasta, Taiwan secara aktif mendorong upaya pencegahan perdagangan manusia, dan pelaksanaannya akan dimasukkan ke dalam "Koordinasi Komisi Pemerintah untuk Pencegahan Perdagangan Manusia dan Penghapusan Diskriminasi Rasial" untuk dipantau dan dievaluasi secara rutin.
Pencegahan perdagangan manusia merupakan bagian penting dari implementasi perlindungan hak asasi manusia. Taiwan akan terus bekerja sama dengan masyarakat dan mitra internasional untuk bersama-sama memperkuat pemberantasan tindak kejahatan dan meningkatkan perlindungan terhadap korban.