Pemerintah ROC (Taiwan) telah mengetahui bahwa Republik Nauru akan mengakhiri hubungan diplomatik dengan Taiwan berdasarkan Resolusi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2758 dan prinsip "Satu Tiongkok". Demi melindungi kedaulatan dan martabat nasional, Taiwan memutuskan untuk segera mengakhiri hubungan diplomatik dengan Nauru, menghentikan semua proyek kerja sama bilateral, memanggil pulang staf kedutaan besar dan Misi Teknis di Nauru, serta meminta Nauru untuk menutup kedutaan besarnya di Taiwan.
Tiongkok sudah lama berusaha mendekati tokoh-tokoh politik Nauru, dan menawarkan bantuan ekonomi sebagai iming-iming agar Nauru mengalihkan hubungan diplomatik. Pada tanggal 25 Oktober tahun lalu Parlemen Nauru melakukan pemungutan suara dan menyetujui mosi tidak percaya terhadap Presiden Russ Joseph Kun. Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober, David Adeang dipilih untuk menggantikan dan melakukan perombakan kabinet.
Setelah pemerintahan baru berkuasa, Taiwan segera berkomunikasi dengan Nauru mengenai proyek kerja sama bilateral. Namun, Nauru berulang kali menuntut jumlah bantuan ekonomi dalam jumlah besar dari Taiwan, dan membandingkan proposal bantuan Taiwan dengan bantuan yang diiming-imingi Tiongkok.
Dengan berlandaskan pada hubungan persahabatan bertahun-tahun antara Taiwan dan Nauru, Taiwan telah menunjukkan ketulusan yang amat dalam, dan sesuai kemampuan yang dimiliki, Taiwan telah mengusulkan program bantuan untuk Nauru. Selama bertahun-tahun pemerintah ROC (Taiwan) telah melaksanakan proyek kerja sama di Nauru, dan proyek tersebut telah memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan membantu pembangunan nasional Nauru secara keseluruhan.
Namun, Nauru tergoda oleh bujuk rayu Tiongkok, mengacuhkan bantuan serta hubungan persahabatan bertahun-tahun dengan Taiwan, dan mulai bernegosiasi dengan Tiongkok untuk menjalin hubungan diplomatik. Nauru juga memilih untuk mengakui prinsip "Satu Tiongkok" dan mengadopsi narasi sesat yang berasal dari interpretasi keliru terhadap Resolusi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2758. Pemerintah ROC (Taiwan) menyesalkan dan mengecam keras tindakan Nauru.
Pada saat ketika negara-negara demokrasi di seluruh dunia mengucapkan selamat kepada Taiwan atas kesuksesan pelaksanaan pemilihan umum dan kemenangan demokrasi, otoritas Beijing memilih cara seperti ini untuk menekan Taiwan. Hal ini merupakan sebuah serangan terhadap tatanan dan stabilitas komunitas internasional. Tindakan Beijing ini juga merupakan sebuah penolakan terhadap nilai-nilai demokratis dan tantangan terbuka terhadap tatanan internasional.
Beijing bertanggung jawab atas terjadinya semua hal ini. Taiwan mendesak otoritas Beijing untuk meninggalkan konfrontasi, kembali kepada tatanan internasional, dan bersama dengan Taiwan serta semua pihak regional mengupayakan sebuah situasi yang bermanfaat dan saling menguntungkan bagi semua pihak.