Presiden Timor Leste, José Ramos-Horta, bertemu dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, pada tanggal 29 Juli 2024, dan seusai pertemuan tersebut, keduanya merilis "Pernyataan Bersama Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Demokratik Timor Leste untuk Memperkuat Kemitraan Strategis Komprehensif", yang disertai niat jahat mendistorsi Resolusi PBB Nomor 2758 dan secara salah mengaitkannya dengan "Prinsip Satu Tiongkok".
Tiongkok dan Timur Leste secara keliru menyebut "Taiwan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Tiongkok" dan "mendukung segala upaya pemerintah Tiongkok untuk mencapai reunifikasi" yang menyangkal kedaulatan ROC (Taiwan). Kementerian Luar Negeri (MOFA Taiwan) mengecam keras dan membantah pernyataan yang tidak akurat dan tidak sesuai dengan situasi internasional tersebut.
Kementerian Luar Negeri (MOFA Taiwan) menegaskan kembali bahwa Resolusi PBB Nomor 2758 hanya mencantumkan hak perwakilan Tiongkok di PBB. Keseluruhan isi teks sama sekali tidak menyebut Taiwan, dan tidak menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari Republik Rakyat Tiongkok (PRC), serta tidak memberi wewenang kepada Republik Rakyat Tiongkok untuk mewakili Taiwan di PBB, sehingga resolusi tersebut tidak ada kaitannya dengan Taiwan.
ROC (Taiwan) adalah negara berdaulat dan merdeka. ROC (Taiwan) dan Republik Rakyat Tiongkok (PRC) tidak saling tunduk, dan kenyataan bahwa ROC (Taiwan) adalah negara berdaulat tidak akan berubah hanya karena klaim Tiongkok.
Kementerian Luar Negeri (MOFA Taiwan) menyeru pemerintah Timor Leste untuk tidak mengikuti langkah Tiongkok menyangkal status kedaulatan ROC (Taiwan), dan menghindari menjadi kaki tangan ekspansionisme Tiongkok.
Kementerian Luar Negeri (MOFA Taiwan) juga menyeru komunitas internasional untuk menentang penafsiran salah dari Resolusi PBB Nomor 2758 yang dilakukan Tiongkok, guna mencegah ambisi Tiongkok untuk membangun dasar hukum bagi serangan militer di masa depan terhadap Taiwan, serta untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan wilayah Indo-Pasifik.
Tanggal 30 Juli 2024, Menteri Luar Negeri Filipina, Enrique A. Manalo, dan Menteri Pertahanan Filipina, Gilbert Teodoro Jr., mengadakan dialog tingkat menteri 2+2 dengan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, dan Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, di Manila. Dalam pernyataan bersama setelah pertemuan tersebut, mereka menegaskan kembali pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, yang merupakan elemen tak terpisahkan dari keamanan dan kemakmuran global.
Penegasan ini adalah kelanjutan dari pernyataan bersama Filipina-AS 2+2 pada bulan April tahun lalu yang menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. MOFA menyambut baik dan mengafirmasi pernyataan ini.
MOFA mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Filipina yang telah berulang kali secara terbuka menyatakan keprihatinannya terhadap situasi di Selat Taiwan. Presiden Ferdinand Romualdez Marcos Jr. dalam pidato pembukaan Dialog Shangri-La yang diadakan di Singapura pada 31 Mei tahun ini juga telah menyatakan bahwa perdamaian, keamanan, dan stabilitas adalah prioritas bagi semua negara, dan perdamaian serta stabilitas di Selat Taiwan adalah prioritas utama.
MOFA mengajak seluruh masyarakat internasional untuk terus memperhatikan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, mendukung nilai-nilai demokrasi, kebebasan, dan supremasi hukum, serta menjaga tatanan internasional berbasis aturan, demi mempertahankan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.