27/06/2025

Taiwan Today

Politik

Presiden Lai Ching-te Hadiri Upacara Peringatan 78 Tahun Insiden 28 Februari

03/03/2025
Presiden Lai Ching-te Hadiri Upacara Peringatan 78 Tahun Insiden 28 Februari
Presiden Lai Ching-te menghadiri upacara Peringatan 78 Tahun Insiden 28 Februari, dan menyampaikan permintaan maaf atas nama negara. Ia menyampaikan bahwa pemerintah akan mempercepat publikasi arsip-arsip politik, menginvestigasi fakta, menerapkan keadilan transisional, mengupayakan rekonsiliasi sosial, dan mencegah terulangnya peristiwa tragis seperti Insiden 28 Februari.
  
Presiden Lai menegaskan ia akan mempersatukan Taiwan tanpa membedakan etnis, asal-usul atau golongan/kelompok. Ia juga berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk mempertahankan kedaulatan negara, menjaga sistem demokrasi dan konstitusi, memastikan kesejahteraan rakyat, menolak agresi dan aneksasi, serta bertekad untuk tidak membiarkan Insiden 28 Februari terulang kembali.
  
Presiden Lai juga menyampaikan penghormatan kepada para korban yang telah dengan gagah berani menghadapi rezim otoriter, serta belasungkawa kepada para korban, dan kepedulian kepada para penyintas yang selamat dan  kepada seluruh keluarga korban.
  
Selanjutnya, terkait Insiden 28 Februari, Presiden Lai berjanji bahwa pemerintah akan terus bekerja keras dalam tiga hal utama, yaitu mempercepat publikasi arsip politik dan menyelidiki kebenaran; menerapkan keadilan transisional; mencegah terulangnya kembali peristiwa tragis seperti Insiden 28 Februari. 
 
Presiden juga menyoroti ancaman dari Tiongkok yang belum menyerah untuk menyerang Taiwan dengan kekuatan militer. Tiongkok adalah ancaman terbesar bagi kedaulatan Taiwan, demokrasi Taiwan, dan hak rakyat Taiwan untuk menentukan nasib sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok semakin gencar melancarkan tekanan militer dan propaganda untuk mempengaruhi Taiwan, berupaya menarik simpati rakyat dengan memanfaatkan kebebasan dan keterbukaan di Taiwan.
 
Mereka juga bekerja sama dengan kelompok kriminal, tokoh media, partai politik, serta personel militer dan kepolisian, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, untuk melakukan infiltrasi dan menimbulkan perpecahan. Berdasarkan laporan Biro Keamanan Nasional, tahun lalu terdapat 64 kasus dakwaan terkait mata-mata Tiongkok, jumlah tersebut empat kali lebih besar dibandingkan tahun 2021.
 
 

Terpopuler

Terbaru