Parlemen Eropa dengan suara mayoritas kembali mengesahkan resolusi atas laporan pelaksanaan tahun lalu dari dua kebijakan utama Uni Eropa, yaitu Common Foreign and Security Policy (CFSP) dan Common Security and Defence Policy (CSDP), Rabu, 2 April 2025.
Dalam resolusi tersebut, Parlemen Eropa menyuarakan keprihatinan terhadap meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan akibat tindakan Tiongkok, serta menyatakan dukungan untuk meningkatkan kerja sama dan pertukaran di berbagai sektor antara Taiwan dan Uni Eropa.
Dalam laporan CFSP disebutkan bahwa fokus tatanan dunia kini tengah bergeser ke kawasan Indo-Pasifik, sehingga Uni Eropa harus memainkan peran yang lebih aktif dan meningkatkan visibilitas untuk menjaga perdamaian, kebebasan, stabilitas, dan tatanan internasional berbasis aturan di kawasan tersebut.
Resolusi ini menegaskan bahwa Taiwan adalah mitra demokratis utama Uni Eropa di kawasan Indo-Pasifik, serta mendesak Uni Eropa beserta negara-negara anggotanya untuk terus menjalin kerja sama erat dengan Taiwan, memperkuat hubungan ekonomi, perdagangan, dan investasi, serta mendorong Komisi Eropa untuk segera memulai persiapan negosiasi perjanjian investasi dengan Taiwan.
Selain itu, Parlemen Eropa juga dengan tegas mengecam tindakan provokatif militer Tiongkok terhadap Taiwan, serta penggunaan Resolusi PBB No. 2758 secara menyimpang untuk menghalangi partisipasi internasional Taiwan.
Klaim kedaulatan Tiongkok atas Taiwan tidak memiliki dasar hukum internasional, dan hanya pemerintahan yang dipilih secara demokratislah yang memiliki amanat untuk mewakili rakyat Taiwan.
Uni Eropa dan negara-negara anggota didesak untuk menyampaikan pesan yang jelas dan konsisten bahwa segala upaya sepihak untuk mengubah status quo di Selat Taiwan melalui kekerasan atau paksaan adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan akan membawa konsekuensi serius.
Dalam laporan CSDP, Parlemen Eropa mengecam keras meningkatnya serangan siber, perang kognitif (cognitive warfare), pelanggaran terhadap wilayah udara Taiwan oleh pesawat militer Tiongkok, serta tindakan sabotase seperti pemotongan kabel bawah laut yang dilakukan oleh Tiongkok.
Laporan CSDP menegaskan kembali komitmen teguh Uni Eropa dalam mempertahankan status quo di Selat Taiwan, serta memuji sikap rasional dan terkendali yang ditunjukkan oleh pemerintah Taiwan. Parlemen Eropa mendesak Tiongkok untuk mengendalikan diri dan menghentikan semua tindakan agresif yang dapat memperburuk ketegangan lintas selat.
Aliansi Antarparlemen untuk Kebijakan terhadap Tiongkok (IPAC) pada tanggal 4 April mengeluarkan pernyataan berisi kecaman terhadap latihan militer Tiongkok baru-baru ini di sekitar Taiwan.
IPAC menyatakan bahwa latihan militer yang dilakukan oleh Tiongkok tersebut merupakan tindakan eskalasi dan provokasi yang disengaja, serta tidak memiliki legitimasi.
IPAC menyampaikan bahwa tindakan provokatif Tiongkok terhadap Taiwan telah berlangsung lama, dan komunitas internasional tidak boleh tinggal diam melihat status quo di Selat Taiwan digerogoti hingga mengorbankan rakyat Taiwan serta stabilitas global.
Keamanan Taiwan tidak terpisahkan dari keamanan ekonomi global. IPAC menyeru pemerintah di seluruh dunia untuk mengecam tindakan militer dan retorika agresif Tiongkok, dan mendesak komunitas internasional untuk segera menyusun respons bersama yang terkoordinasi demi mencegah memburuknya situasi lebih lanjut.
Pada 3 April Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Jepang Iwaya Takeshi, dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul mengadakan pertemuan di Brussels. Seusai pertemuan, ketiga negara tersebut menegaskan bahwa perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan sangat penting bagi keamanan dan kemakmuran global.
Mereka menyatakan keprihatinan terhadap tindakan provokatif, khususnya latihan militer yang baru-baru ini dilakukan Tiongkok di sekitar Taiwan, dan menyerukan untuk menghentikan segala tindakan yang dapat semakin merusak stabilitas kawasan.
AS, Jepang dan Korsel juga mendorong penyelesaian damai atas isu lintas selat dan menolak segala upaya sepihak untuk mengubah status quo melalui kekerasan atau paksaan, serta menyatakan dukungan atas partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional.
Selain itu, pada tanggal 1 April, juru bicara Gedung Putih juga menanggapi pertanyaan media dengan menyampaikan bahwa Presiden Trump menekankan pentingnya menjaga perdamaian di Selat Taiwan dan mendorong penyelesaian damai atas isu lintas selat. AS kembali menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk upaya sepihak yang menggunakan kekerasan atau tekanan untuk mengubah status quo.