Kementerian Dalam Negeri (MOI) mengadakan "Lokakarya Internasional Pencegahan Perdagangan Manusia Tahun 2024" pada Rabu (28/8/2024) untuk mendeklarasikan komitmen pemerintah dalam memerangi perdagangan manusia, serta terus memperkuat jaringan kerja sama dengan berbagai negara dalam memberantas tindak kriminal.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Ma Shih-yuan, menyampaikan kegiatan pertukaran internasional terkait pencegahan perdagangan manusia telah diselenggarakan selama 16 tahun berturut-turut, dan telah menjadi platform penting bagi Taiwan untuk melakukan pertukaran bersama pejabat, akademisi, pakar, serta LSM berbagai negara mengenai isu pencegahan perdagangan manusia.
Lokakarya tahun ini akan membahas topik-topik seperti "Korban Perdagangan Manusia Non-Tipikal dalam Tindak Kejahatan yang Dipaksakan", "Strategi Setiap Negara dalam Mencegah Kejahatan Perdagangan Manusia Lintas Negara", "Strategi Kunci Pencegahan Kerja Paksa dan Pengambilan Organ", serta " Tantangan dan Perlindungan Hak Korban Perdagangan Manusia untuk Eksploitasi Seksual". Melalui pemaparan dari para ahli dan akademisi berbagai negara, diharapkan upaya pencegahan perdagangan manusia dapat terus diperbaiki, sehingga hak asasi manusia dapat terlindungi dengan lebih baik.
Ma Shih-yuan menjelaskan berdasarkan data statistik yang diterbitkan oleh PBB pada tahun 2023, setidaknya lebih dari 100.000 orang mengalami penipuan untuk bekerja di pusat penipuan online di Asia Tenggara atau negara lainnya, banyak di antaranya adalah korban perdagangan manusia. Warga negara Taiwan juga banyak yang menjadi korban dan dipaksa untuk terlibat dalam aktivitas penipuan telekomunikasi di luar negeri. Berkat kerja sama antar kementerian, dari tahun ke tahun jumlah korban telah berkurang secara signifikan.
Selain itu, mulai 1 Januari 2024, Undang-Undang Pencegahan Perdagangan Manusia yang telah direvisi akan diberlakukan. Tindakan memperalat orang lain untuk melakukan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman menurut undang-undang akan dikenakan sanksi pidana. Jika si pelaku kejahatan adalah korban perdagangan manusia atau terlibat dalam tindakan kriminal lain, hakim dapat mempertimbangkan tindak kejahatan yang dilakukan, dan memberikan pengampunan atau pengurangan hukuman, untuk memperkuat upaya memerangi kelompok kriminal serta memberikan perlindungan hak asasi manusia.
Lokakarya tahun ini dihadiri oleh 16 duta besar dan perwakilan dari 11 negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia, Korea Selatan, Vietnam, Indonesia, Thailand, Malaysia, India, Belgia, dan Inggris. Selain itu, sekitar 300 orang, termasuk akademisi, pakar, pejabat dari berbagai instansi kementerian, serta perwakilan LSM, turut hadir untuk berbagi pengalaman. Hal ini akan membantu meningkatkan strategi pencegahan perdagangan manusia di berbagai negara, serta memperkuat hubungan dan kerja sama antara Taiwan dengan negara lain maupun organisasi internasional.