Perdana Menteri Cho Jung-tai memimpin Rapat Komisi Kesetaraan Gender ke-32 di gedung Eksekutif Yuan, Rabu, 30 April 2025.
PM Cho menegaskan bahwa pemerintah secara aktif mendorong kebijakan kesetaraan gender dan penyempurnaan sarana maupun prasarana yang mendukung, seperti pengungkapan berkala data upah berdasarkan gender lintas sektor, upaya strategis untuk mengurangi kesenjangan, peningkatan keseimbangan gender dalam komposisi dosen di perguruan tinggi, serta pembangunan toilet ramah gender sebagai bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan menghargai keberagaman.
Perdana Menteri Cho menyatakan bahwa penciptaan lingkungan sosial yang setara gender dan ramah terhadap keberagaman telah menjadi prioritas penting dalam agenda kebijakan pemerintah. Ia mengucapkan terima kasih atas kontribusi para anggota komite yang hadir dalam pertemuan tersebut dan berharap kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dapat semakin memperkuat arah dan target yang tepat bagi lembaga publik dalam menjalankan kebijakan kesetaraan gender secara nyata.
Perdana Menteri Cho meminta Direktorat Jenderal Anggaran, Akuntansi, dan Statistik untuk menyediakan data untuk mendukung kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Tenaga Kerja dan Komisi Pengawas Keuangan, dalam menyusun langkah-langkah konkret mengatasi ketimpangan. Ia juga mengusulkan agar statistik upah berdasarkan gender mencakup kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat penduduk asli, guna merancang kebijakan yang lebih inklusif dan komprehensif.
Menanggapi laporan dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Dalam Negeri terkait strategi peningkatan proporsi dosen tetap berdasarkan gender di perguruan tinggi, Perdana Menteri Cho menekankan bahwa kesetaraan gender merupakan nilai inti dari kebijakan pemerintahan saat ini.
Pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk menciptakan masyarakat yang menjunjung kesetaraan, menghormati perbedaan, dan memajukan keadilan sosial melalui berbagai kebijakan strategis dan kerja sama lintas sektor.