Dewan Urusan Daratan (MAC) hari ini mengumumkan hasil survei opini publik yang menunjukkan bahwa masyarakat Taiwan secara luas mendukung kebijakan Presiden Lai Ching-te dalam menangani hubungan lintas Selat. Dukungan juga diberikan terhadap langkah pemerintah dalam mendorong reformasi sistem hukum keamanan nasional untuk mencegah infiltrasi dan upaya penyatuan paksa dari Partai Komunis Tiongkok (CCP).
Masyarakat Taiwan juga menentang keras berbagai tindakan koersif Tiongkok, termasuk penggunaan prinsip “Satu Tiongkok” dalam forum internasional, menghalangi keikutsertaan Taiwan dalam WHO, serta intimidasi militer terhadap Taiwan.
Hasil survei ini mencerminkan pandangan utama publik Taiwan yang mengapresiasi komitmen pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasional, serta menolak segala bentuk tekanan dari Partai Komunis Tiongkok.
MAC menjelaskan sebanyak 69,4% responden mendukung pandangan Presiden Lai bahwa selama prinsip kesetaraan dan martabat dijunjung, Taiwan bersedia melakukan pertukaran dan kerja sama dengan Tiongkok. Warga juga sepakat bahwa pertukaran harus menggantikan pengucilan, dan dialog harus menggantikan konfrontasi.
Sebanyak 86,8% mendukung seruan Presiden Lai Ching-te agar Beijing mengakui fakta keberadaan ROC Taiwan dan memahami keinginan rakyat Taiwan untuk hidup dalam sistem demokrasi yang menjunjung kebebasan dan hak asasi manusia.
Sebanyak 89,0% responden menyatakan setuju bahwa kedua belah pihak harus saling menghormati dan membangun komunikasi tanpa prasyarat politik. Sementara 70,5% mendukung langkah pemerintah untuk terus mendorong reformasi hukum keamanan nasional guna menghadapi upaya infiltrasi dan propaganda penyatuan dari Tiongkok.
Lebih lanjut, MAC melaporkan bahwa 86,2% masyarakat tidak setuju dengan aktivitas militer Tiongkok di sekitar Taiwan, termasuk pelanggaran terhadap garis tengah Selat Taiwan. Sebanyak 79,3% menolak klaim Beijing bahwa “isu Taiwan” merupakan urusan dalam negeri Tiongkok dan penekanan agar negara lain mematuhi prinsip “Satu Tiongkok”. Selain itu, 79,4% tidak sependapat dengan pandangan Beijing bahwa masa depan Taiwan adalah unifikasi.
MAC menegaskan bahwa masa depan hubungan lintas selat sangat bergantung pada kesediaan kedua pihak untuk saling menghormati dan menunjukkan niat baik. Taiwan tetap berpegang pada kebijakan mempertahankan status quo dan mendorong interaksi positif antara kedua sisi selat. MAC juga menyeru otoritas Beijing untuk secara serius memahami niat baik Taiwan, menghadapi fakta objektif bahwa kedua sisi selat tidak saling tunduk satu sama lain, serta mengindahkan kehendak rakyat Taiwan. Pemerintah berharap agar perbedaan dapat diselesaikan melalui dialog dan komunikasi demi mewujudkan perdamaian di Selat Taiwan, kerja sama yang saling menguntungkan, serta kehidupan yang sejahtera.