Taiwan Today

Perdana Menteri Cho Jung-tai memimpin rapat ke-6 Dewan Promosi Keadilan Transisional Yuan Eksekutif dan menyatakan bahwa pekerjaan keadilan transisional merupakan proyek sosial yang besar dan kompleks bagi setiap negara yang pernah mengalami luka sejarah.
  
PM Cho menekankan bahwa keadilan transisional hanya dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat bekerja sama. Pada Februari tahun ini Yuan Eksekutif telah mengesahkan “Program Prioritas Kebijakan Tahap Lanjutan Keadilan Transisional” yang akan menjadi dasar bagi koordinasi lintas kementerian dalam mengerjakan agenda-agenda besar selanjutnya. 
 
Dalam laporan yang disampaikan oleh Kantor Urusan HAM dan Keadilan Transisional terkait “Perkembangan Kegiatan Keadilan Transisional Triwulan II Tahun 114” serta “Hasil Pelaksanaan Rencana Jangka Menengah Panjang dan Pembangunan Indikator Pemantauan Tahun 2024”, PM Cho menginstruksikan seluruh lembaga pemerintah untuk menjalankan tugas sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan. Ia juga meminta agar seluruh rekomendasi yang tercantum dalam laporan serta masukan dari unit pendukung segera ditindaklanjuti dan diimplementasikan secara aktif.

Menanggapi laporan dari Kementerian Kebudayaan (MOC) mengenai rencana transformasi Chiang Kai-shek Memorial Hall, PM Cho menyatakan bahwa Tim Khusus Transformasi Memorial Hall telah menetapkan arah baru yang mencakup dua tujuan utama, yaitu pelestarian memori sejarah dan promosi pendidikan demokrasi. Kawasan ini akan diubah menjadi Taman Edukasi Demokrasi, yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman masyarakat atas transisi Taiwan dari rezim otoriter menuju sistem demokrasi. Langkah ini juga dianggap memperkuat nilai-nilai hak asasi manusia dan supremasi hukum.
  
Terkait Rancangan Strategis Dana Promosi Keadilan Transisional, pemerintah juga menyatakan setuju dan meminta Kantor Urusan HAM untuk menyesuaikan rancangan berdasarkan saran para anggota dewan dan lembaga terkait. Dana tersebut akan bersumber dari aset-aset partai politik yang dianggap tidak sah selama masa pemerintahan otoriter dan telah dikembalikan kepada negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Promosi Keadilan Transisional. Dana ini akan digunakan untuk mendukung berbagai prakarsa di bidang hak asasi manusia, keadilan transisional, perawatan jangka panjang, serta kesejahteraan sosial.
  
Sejumlah anggota dewan turut menekankan bahwa salah satu tujuan utama pemerintah dalam mendorong keadilan transisional adalah untuk membangun konsensus nilai-nilai hak asasi manusia dalam masyarakat kontemporer dan memperkuat ketahanan demokrasi. Oleh karena itu, pemerintah akan terus memusatkan perhatian pada arah pembangunan “ketahanan demokrasi”, menyatukan sumber daya, memperdalam upaya pelaksanaan, serta membentuk platform kolaborasi antara sektor publik dan swasta.