Penetapan harga karbon tidak hanya mejadi alat penting dalam upaya pengurangan emisi, tetapi juga kunci penggerak pertumbuhan hijau. Taiwan secara resmi memberlakukan sistem pungutan karbon pada tahun 2025 ini, dan Kementerian Lingkungan Hidup (MOENV) telah mengajukan peta jalan pelaksanaan harga karbon, yang selanjutnya akan menggabungkan sistem pungutan karbon dengan mekanisme Emissions Trading Scheme (ETS) atau sistem pengendalian total dan perdagangan emisi.
Pendekatan dua jalur ini akan menghasilkan kebijakan penetapan harga karbon yang utuh dan terintegrasi, mengaitkan biaya emisi dengan mekanisme pasar, mendorong transformasi industri secara stabil, serta memperkuat pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.
Tanggal 22 Juli 2025 Kementerian Lingkungan Hidup (MOENV) menyelenggarakan Forum Bisnis Internasional 2025 bertajuk “Pricing Forward, Aligning Global Strategies” yang menjadi wadah diskusi strategis mengenai kebijakan harga karbon Taiwan.
Forum ini menghadirkan perwakilan dari Kamar Dagang Eropa di Taiwan (ECCT), Kamar Dagang Amerika (AmCham Taiwan), berbagai perusahaan asing, serta lembaga pemerintah. Para peserta membahas rancangan sistem harga karbon Taiwan, tantangan transformasi industri, dan peluang kerja sama internasional, dengan merujuk pada pengalaman global sebagai pijakan penting untuk kebijakan ke depan.
Menteri Lingkungan Hidup Peng Chi-ming menjelaskan bahwa sistem penetapan harga karbon telah diakui secara global sebagai strategi utama pengurangan emisi dan merupakan motor penggerak transformasi menuju net-zero. Taiwan memiliki keunggulan jangka panjang di sektor manufaktur berteknologi tinggi dan rantai pasok, serta potensi besar untuk memimpin pertumbuhan hijau.
Sistem pungutan karbon Taiwan yang resmi diberlakukan mulai tahun ini menargetkan perusahaan di sektor listrik dan manufaktur dengan emisi tahunan melebihi 25.000 ton karbon dioksida. Pemerintah juga telah merancang mekanisme tarif preferensial untuk mendorong pelaku industri agar aktif melaksanakan langkah pengurangan emisi, berinvestasi dalam teknologi rendah karbon, dan menerapkan proses produksi ramah lingkungan.
Dalam forum tersebut, Kementerian Perekonomian (MOEA) memaparkan berbagai langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mendukung dunia usaha menghadapi kebijakan harga karbon dan proses transformasi menuju netralitas karbon. Termasuk di antaranya adalah pelatihan tenaga kerja, program konsultasi efisiensi energi, serta dukungan teknis lainnya demi membantu perusahaan mengatasi tantangan transisi ke ekonomi hijau.