Pada tanggal 1 Januari 2020, Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan Pidato Tahun Baru 2020 di Aula Resepsi Istana Kepresidenan. Ia menyatakan di tahun yang baru ini, pemerintah akan mendorong persatuan masyarakat Taiwan untuk terus bergerak maju, dan memastikan agar semakin banyak anggota masyarakat yang dapat menikmati layanan dari pemerintah, meningkatkan perekonomian, serta memperkuat demokrasi, kebebasan, dan kedaulatan Taiwan agar menjadi lebih kokoh dan berkelanjutan.
Berikut ini adalah rangkuman Pidato Tahun Baru Presiden Tsai Ing-wen:
Memasuki tahun baru, ada banyak kebijakan yang akan mulai dilaksanakan, termasuk di bidang penyesuaian upah minimum, yang merupakan penyesuaian keempat yang dilakukan pemerintah selama empat tahun berturut-turut. Saya yakin anggota masyarakat yang melakukan pekerjaan paruh waktu, pasti bisa merasakan dampak positif dari kebijakan ini.
Bagi keluarga yang memiliki anak berusia dua sampai tiga tahun, jika anak tersebut belum memulai pendidikan prasekolah, maka mulai tahun ini pemerintah akan memberlakukan perpanjangan subsidi pengasuhan anak, untuk membantu para orang tua menghemat biaya pengasuhan. Selain itu, jika Anda memiliki anggota keluarga yang sedang menjalani perawatan jangka panjang, maka mulai tahun ini pengeluaran tersebut dapat dicantumkan untuk mendapatkan pemotongan pajak.
Untuk para petani, tahun ini pengajuan subsidi untuk pembelian mesin pertanian sudah dapat dilakukan, dan pemerintah juga sedang mengkaji sistem pensiun untuk petani.
Selama satu sampai dua tahun belakangan ini, Taiwan telah menghadapi perubahan besar dalam perekonomian internasional, terutama tantangan yang timbul sebagai akibat dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Namun, melalui kerja keras yang dilakukan bersama masyarakat Taiwan, kita berhasil bertahan.
Tahun lalu, perekonomian Taiwan telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Tingkat pertumbuhan ekonomi Taiwan kembali ke posisi teratas di antara Empat Macan Asia, dan indeks bursa saham Taiwan yang menyentuh angka 10.000 poin, kini telah menjadi sesuatu yang wajar.
Satu hal yang patut diperhatikan adalah tahun lalu kita semua melihat kembalinya para pengusaha Taiwan dari luar negeri untuk berinvestasi di Taiwan, yang merupakan aliran investasi terbesar dalam beberapa dekade terakhir, dan masih ditambah dengan aliran modal asing. Perusahaan-perusahaan asing memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi pada prospek perekonomian masa depan Taiwan, dan telah meningkatkan investasi mereka. Langkah-langkah ini membuktikan bahwa, setelah upaya bertahun-tahun, pemerintah telah berhasil untuk membalik situasi relokasi industri dan pelarian modal yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Pemerintah akan mewujudkankan investasi triliunan dolar, untuk menjadikan Taiwan sebagai pusat manufaktur kelas atas, pusat R&D berteknologi tinggi, pusat pengembangan energi hijau, pusat modal regional dan pusat pengelolaan keuangan, serta pusat pelatihan SDM di bidang teknologi dan industri mutakhir. Pemerintah akan mengerahkan segenap kekuatan dan sumber daya untuk melakukan transformasi ekonomi dan inovasi industri, demi mengukuhkan posisi Taiwan di tengah perubahan cepat dalam ekonomi global.
Taiwan tidak hanya penting secara ekonomi, demokrasi dan kebebasan di Taiwan juga merupakan faktor penting. Selama beberapa tahun terakhir, serangan diplomatik, ancaman militer, intervensi, dan infiltrasi yang dilancarkan Tiongkok terus berlanjut. Tujuan Tiongkok sangat jelas, yaitu untuk memaksa Taiwan berkompromi dalam urusan kedaulatan. Selain itu, pada awal tahun lalu, Presiden Tiongkok, Xi Jin-ping, mengusulkan model "Satu Negara, Dua Sistem" untuk Taiwan.
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Taiwan karena telah memberikan dukungan yang sebesar-besarnya kepada pemerintah. Dengan menolak untuk tunduk, kita telah dengan jelas menyampaikan kepada dunia bahwa Taiwan tidak akan pernah menerima "Satu Negara, Dua Sistem."
Selama setengah tahun terakhir, dunia telah melihat bagaimana memburuknya situasi Hong Kong di bawah “Satu Negara, Dua Sistem”. Penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pemerintah kawasan tersebut, telah mengikis habis rasa percaya masyarakat terhadap kebijakan “Satu Negara, Dua Sistem”. Demokrasi dan otoritarianisme tidak dapat jalan berdampingan dalam satu negara, dan masyarakat Hong Kong telah memperlihatkan kepada kita bahwa “Satu Negara, Dua Sistem” adalah hal yang tidak mungkin dilaksanakan.
Menghadapi tekanan dari Tiongkok, tahun lalu saya telah mengeluarkan “Empat Keharusan” :
Tiongkok harus menghadapi kenyataan atas eksistensi Republik Tiongkok (Taiwan).
Tiongkok harus menghormati komitmen 23 juta masyarakat Taiwan terhadap demokrasi dan kebebasan.
Tiongkok harus menangani perbedaan yang terdapat dalam masalah lintas selat secara damai, dalam asas kesetaraan.
Segala bentuk negosiasi harus dilakukan oleh lembaga pemerintah, atau lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah.
Setelah satu tahun berlalu, keyakinan saya semakin teguh. Beberapa hari yang lalu, saya telah mengeluarkan “Empat Pemahaman”, dengan harapan agar segenap masyarakat Taiwan dapat bersatu untuk menghadapi ancaman dari luar.
Pertama, Tiongkok adalah pihak utama yang merusak status quo di Selat Taiwan, bukan Taiwan. Oleh karena itu, Taiwan harus bersatu dan berdiri teguh bersama-sama untuk menghadapi tekanan yang dilancarkan Tiongkok.
Kedua, Tiongkok menggunakan “Konsensus 1992” untuk menggerogoti Republik Tiongkok (Taiwan), dan untuk menghadapi hal tersebut, kita harus semakin teguh dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan nasional.
Ketiga, kedaulatan tidak bisa ditukar dengan keuntungan ekonomi sesaat. Kita harus memiliki garis batas untuk menjamin bahwa kedaulatan kita tidak dilanggar.
Keempat, kita semua harus menyadari bahwa Tiongkok tengah berupaya melakukan infiltrasi atau penyusupan terhadap berbagai aspek dalam kehidupan sosial di Taiwan untuk memecah belah. Kita harus menciptakan mekanisme pertahanan demokrasi untuk mencegah hal tersebut terjadi.
Jika seluruh masyarakat Taiwan dan partai politik dapat membentuk sebuah konsensus terhadap “Empat Pemahaman” ini, kekuatan persatuan tersebut akan menjadi sebuah kekuatan yang memampukan Republik Tiongkok (Taiwan) untuk berdiri teguh dalam komunitas internasional.
Pada tanggal 31 Desember 2019, Legislatif Yuan telah mengesahkan Undang-Undang Anti-Infiltrasi (Anti-Infiltration Act). Butir-butir yang tercantum dalam undang-undang tersebut telah diundangkan dan diberlakukan dalam hukum nasional. Tindakan yang dilarang sebagaimana dicantumkan dalam undang-undang ini adalah tindakan yang melanggar hukum, dan dilaksanakan atas instruksi, otorisasi, atau didanai oleh Tiongkok.
Saya menjamin bahwa Undang-Undang Anti-Infiltrasi tidak akan berdampak pada kebebasan, atau melanggar hak asasi manusia, dan pertukaran ekonomi dan perdagangan yang normal. Tujuan dari pelaksanaan undang-undang ini adalah untuk lebih melindungi demokrasi dan kebebasan di Taiwan.
Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa pemerintah menentang infiltrasi, dan bukan menentang hubungan pertukaran. Undang-undang ini tidak akan memberi dampak pada interaksi dan pertukaran normal lintas selat. Oleh karena itu, para pengusaha, mahasiswa, guru dan para eksekutif Taiwan di Tiongkok bisa melanjutkan keseharian mereka dengan tenang, tanpa mengkhawatirkan terkena dampak dari undang-undang ini.
Kegiatan pertukaran di bidang keagamaan juga tidak akan terkena dampak dari undang-undang ini. Aktivitas pariwisata lintas selat dan pengusaha industri perjalanan juga pasti tidak akan terkena dampak dari pelaksanaan undang-undang ini.
“Bekerja Sama untuk Memimpin Taiwan Melangkah Maju” adalah tema utama perayaan tahun baru kali ini. Pemerintah akan mendorong persatuan masyarakat Taiwan untuk terus bergerak maju, dan memastikan agar semakin banyak anggota masyarakat yang dapat menikmati layanan dari pemerintah, meningkatkan perekonomian, serta memperkuat demokrasi, kebebasan, dan kedaulatan Taiwan menjadi lebih kokoh dan berkelanjutan.