Pada tanggal 27 Juni 2022 Sekretaris Jenderal Yuan Eksekutif, Li Meng-yen, dan Menteri Tanpa Portofolio, Lo Ping-cheng, memimpin peresmian Departemen Hak Asasi Manusia dan Keadilan Transisional.
Li Meng-yen menyampaikan hal-hal terkait hak asasi manusia dan keadilan Transisional di Taiwan akan dikoordinasi dan dipromosikan di tingkat Yuan Eksekutif, dengan dibantu oleh berbagai lembaga kementerian untuk naik ke tingkatan yang baru. Ia berharap departemen tersebut dapat mendayagunakan fungsinya dalam bidang pelaksanaan dan promosi kebijakan terkait secara nasional, serta berkoordinasi secara lintas kementerian dan lintas konvensi.
Dalam laporan Freedom in the World 2022 yang dikeluarkan oleh Freedom House, Taiwan menempati urutan ke-2 di Asia dan dikategorikan sebagai negara “bebas’. Li Meng-yen menjelaskan meskipun pelaksanaan HAM di Taiwan terus berkembang ke arah yang positif, dan telah meraih pengakuan dari berbagai negara, masih ada banyak pekerjaan yang harus disempurnakan, termasuk hak pekerja migran, kesetaraan hak menikah, dan lain-lain.
Menteri Tanpa Portofolio, Lo Ping-cheng, menyampaikan saat ini dari 9 instrumen pokok Konvensi Hak Asasi Manusia PBB, 6 di antaranya sudah memiliki efek hukum secara nasional, dan berkaitan dengan hal tersebut, Yuan Eksekutif telah mendirikan kelompok kerja untuk mengawasi pelaksanaan dan perlindungan HAM di setiap instansi. Untuk memperkuat kelompok kerja tersebut dalam berkoordinasi dan melakukan pengawasan, pemerintah memutuskan untuk mendirikan Departemen Hak Asasi Manusia dan Keadilan Transisional. Lo Ping-cheng berharap beroperasinya departemen tersebut dapat meningkatkan perencanaan kebijakan yang lebih menyeluruh dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terintegrasi.
Taiwan pernah mengalami pemerintahan otoritarianisme selama beberapa puluh tahun, dan hal tersebut telah menimbulkan luka dan akumulasi ketidakadilan dalam masyarakat. Setelah Presiden Tsai Ing-wen menjabat, ia mulai mengambil langkah untuk mewujudkan keadilan Transisional, termasuk melalui pengesahan undang-undang, dan mendirikan Komisi Keadilan Transisional.
Pendirian Departemen Hak Asasi Manusia dan Keadilan Transisional menandakan tantangan baru akan segera dimulai. Pelaksanaan perlindungan HAM dan keadilan transisional adalah tanggung jawab penting pemerintah, dan merupakan sebuah proyek demokrasi jangka panjang. Lo Ping-cheng berharap departemen tersebut dapat bekerja sama dengan jajaran kementerian, agar di atas dasar yang teguh, perlindungan HAM dan keadilan transisional dapat terus maju dan terlaksana semakin baik.