Untuk meningkatkan efektivitas dalam menindak pelaku kejahatan; menyempurnakan perlindungan hak dan layanan yang ramah terhadap korban; membangun sistem pencegahan dan penanggulangan pelecehan seksual yang profesional dan terpercaya; serta membangun jaringan pencegahan pelecehan seksual yang berfokus pada perlindungan korban, Pada tanggal 13 Juli 2023 Yuan Eksekutif telah meloloskan draf amandemen Undang Undang Pencegahan Pelecehan Seksual, draf amandemen Undang-Undang Kesetaraan Gender dalam Pekerjaan, dan draf amandemen Undang-Undang Pendidikan Kesetaraan Gender, dan akan disampaikan ke Yuan Legislatif untuk dievaluasi.
Perdana Menteri Chen Chien-jen menjelaskan akhir-akhir ini banyak korban pelecehan seksual dari berbagai bidang profesi yang mengungkapkan pengalaman traumatis masa lalu. Pemerintah memiliki kewajiban untuk segera memberikan respons terhadap kasus-kasus pelecehan seksual ini.
Perdana Menteri Chen mengucapkan terima kasih kepada Menteri Tanpa Portofolio Lo Ping-cheng, yang dalam waktu kurang dari satu bulan telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian untuk mengumpulkan masukan dan merumuskan peraturan hukum.
Perdana Menteri Chen menjelaskan hari ini Yuan Eksekutif mengajukan Laporan "Menuju Abad Baru Pencegahan Pelecehan Seksual", Draf Amandemen Undang-Undang Pencegahan Pelecehan Seksual, Draf Amandemen Undang-Undang Kesetaraan Gender dalam Pekerjaan, dan Draf Amandemen Undang-Undang Pendidikan Kesetaraan Gender.
Langkah ini juga melibatkan pendekatan lintas sektor, lintas profesi, dan lintas kementerian untuk membangun jaringan pencegahan yang efektif, ramah, dan dapat dipercaya, menuju abad baru dalam pencegahan pelecehan seksual.
Setelah draf amandemen undang-undang ini diajukan untuk dievaluasi di Yuan Legislatif, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (MOHW), Kementerian Tenaga Kerja (MOL), dan Kementerian Pendidikan (MOE) harus secara aktif berkomunikasi dengan partai-partai di Yuan Legislatif, untuk segera menyelesaikan proses amandemen undang-undang, dan segala persiapan yang diperlukan untuk penerapan undang-undang yang baru.
Selain itu, langkah-langkah pendukung, harus disosialisasikan ke berbagai perusahaan, sekolah, dan lembaga pemerintah terkait dengan baik sebelum tanggal implementasi resmi undang-undang, serta menyelesaikan pembentukan komisi terkait, untuk memastikan implementasi yang efektif dalam pencegahan pelecehan seksual, menjaga kesejahteraan masyarakat, dan kasus-kasus pelecehan seksual dapat terkendali secara efektif.