Untuk melawan sindikat perdagangan manusia dan meningkatkan perlindungan hak korban, pada tanggal 14 Juni tahun ini, Presiden Tsai Ing-wen telah mengumumkan revisi "Undang-Undang Pencegahan Perdagangan Manusia".
Menteri Dalam Negeri Lin Yu-chang menyatakan bahwa revisi ini bertujuan untuk memperluas pemberantasan terhadap pola kejahatan baru yang memanfaatkan korban perdagangan manusia untuk melakukan tindak kriminal, serta memperberat hukuman, seperti kejahatan pengangkatan/pengambilan organ hingga menyebabkan kematian, yang dapat dijerat dengan hukuman penjara seumur hidup.
Selain itu, bagi pemberi kerja yang menggunakan metode-metode seperti "menahan dokumen identitas penting" atau memaksa pekerja untuk bekerja dalam kondisi yang buruk, dapat dijerat dengan hukuman penjara maksimal 3 tahun.
Lin Yu-chang menekankan bahwa Kementerian Dalam Negeri (MOI) telah menyelesaikan revisi "Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pencegahan Perdagangan Manusia" dan empat peraturan pendukung lainnya, dan amendemen Undang-Undang Pencegahan Perdagangan Manusia akan mulai berlaku pada hari pertama tahun 2024.
Lin Yu-chang menjelaskan bahwa meningkatkan perlindungan dan hak korban kejahatan adalah hal yang sangat diperhatikan oleh komunitas internasional, karena hal tersebut tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, tetapi juga untuk meningkatkan peluang aparat penegak hukum dalam melacak pelaku utama dan rekan-rekan komplotan lainnya secara berkelanjutan dan mendalam.
Selain itu, untuk memperhatikan kepentingan kaum transgender atau keanekaragaman gender, revisi kali ini secara khusus dicantumkan ketentuan yang menekankan penghormatan terhadap keinginan korban mengenai pelayanan penempatan, dan dengan mengacu pada bukti medis atau diagnostik yang relevan, akan diberikan langkah-langkah bantuan seperti penyediaan tempat penampungan yang terpisah.