Tanggal 24 bulan Juni 2024, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Matthew Miller, dalam konferensi pers rutin di Washington D.C. menyampaikan kecaman keras Amerika Serikat terhadap tindakan dan pernyataan Tiongkok yang merusak stabilitas dan meningkatkan ketegangan. Kecaman tersebut dikeluarkan setelah Tiongkok baru-baru ini mengumumkan acuan yudisial (judicial guidelines) mengenai penjatuhan hukuman terhadap pihak-pihak yang mendukung kemerdekaan Taiwan.
Matthew Miller mendesak Tiongkok untuk mengendalikan diri, tidak mengubah status quo secara sepihak, serta menekankan bahwa ancaman dan perang hukum tidak akan dapat menyelesaikan konflik lintas selat secara damai. Ia juga mendorong Tiongkok untuk berdialog dengan Taiwan.
Akhir-akhir ini, Tiongkok secara besar-besaran melancarkan perang hukum dengan berbagai taktik, perang kognitif, dan agresi zona abu-abu dalam berbagai kesempatan. Baik melalui "22 pendapat" yang bertujuan untuk memasung demokrasi dan kebebasan Taiwan, maupun melalui distorsi dan penyalahgunaan Resolusi Majelis Umum PBB No. 2758 untuk menekan partisipasi internasional Taiwan, serta terus memperluas pengaruhnya di tingkat regional untuk mengubah status quo. Semua tindakan Tiongkok tersebut telah menarik perhatian dan menuai kecaman keras dari komunitas internasional.
Sebagai anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab, Taiwan akan terus bekerja sama dengan Amerika Serikat dan semua mitra sehaluan untuk menunjukkan kepada pemerintah otoriter seperti Tiongkok bahwa komunitas internasional tidak akan membiarkan mereka menarik garis merah secara sepihak. Taiwan bersama negara-negara mitra akan bersama-sama mempertahankan tatanan internasional berbasis aturan untuk melindungi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Selat Taiwan dan sekitarnya.
Kementerian Luar Negeri (MOFA Taiwan) menegaskan bahwa berdasarkan konstitusi, rakyat Taiwan memiliki kebebasan, demokrasi, dan hak-hak yang tidak boleh dirampas. Hukum dan peraturan yang dikeluarkan Tiongkok tidak memiliki kekuatan mengikat bagi rakyat Taiwan, terlebih lagi memberikan sanksi atau menuntut rakyat Taiwan di luar yurisdiksi mereka.
Seperti yang ditegaskan secara terbuka oleh Presiden Lai Ching-te, " Yang jahat bukanlah demokrasi, yang jahat adalah otoritarianisme". Taiwan bersedia untuk berdialog dan melakukan pertukaran lintas selat dengan tujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Presiden Lai menyeru Tiongkok untuk bersama Taiwan memikul tanggung jawab menjaga perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kedua belah pihak.