Untuk meningkatkan perawatan dan perlindungan hak bagi penduduk baru serta menciptakan lingkungan hidup yang lebih ramah, tanggal 21 Juni 2024 Yuan Eksekutif meloloskan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Hak Penduduk Baru yang diusulkan oleh Kementerian Dalam Negeri (MOI).
Selain membentuk unit khusus untuk melakukan koordinasi, RUU ini juga melegalisasi upaya untuk mendorong urusan terkait yang bertujuan untuk meningkatkan hak-hak penduduk baru di bidang layanan pekerjaan, pendidikan budaya, kesehatan medis, kesejahteraan sosial, dan partisipasi publik.
Perdana Menteri Cho Jung-tai menjelaskan jumlah imigran pernikahan di Taiwan hampir mencapai 600.000 orang. Setengahnya telah mendapatkan kartu identitas dan menjadi modal sumber daya manusia penting. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Hak Penduduk Baru akan memberikan jaminan sistematis dalam menciptakan lingkungan hidup yang lebih ramah dan dapat memperluas definisi "penduduk baru", serta bertujuan untuk meningkatkan perawatan terhadap penduduk baru, menjawab tantangan tren penurunan angka kelahiran dan penuaan penduduk, serta memperkuat insentif untuk mempertahankan dan menarik SDM bertalenta.
Setelah RUU ini disampaikan ke Legislatif Yuan, Yuan Eksekutif meminta Kementerian Dalam Negeri (MOI) untuk aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan semua partai di Legislatif Yuan untuk segera menyelesaikan proses legislasi.
Kementerian Dalam Negeri (MOI) menyampaikan bahwa RUU ini dibuat untuk melaksanakan semangat konstitusi dalam menjamin keragaman budaya, menegaskan tekad pemerintah dalam melindungi hak-hak penduduk baru, membangun lingkungan yang ramah bagi WNA, serta memberikan dasar hukum untuk pembentukan Dana Pembangunan Penduduk Baru, demi memastikan integrasi penduduk baru dalam masyarakat, serta membangun hubungan antar etnis yang harmonis.