Setelah melakukan negosiasi selama lebih dari dua tahun, "Perjanjian Promosi dan Perlindungan Investasi" antara Taiwan dan Thailand ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2024 oleh Kepala Kantor Ekonomi dan Kebudayaan Taipei di Thailand, Chang Chun-Fu, dan Kepala Kantor Perdagangan dan Ekonomi Thailand di Taipei, Narong Boonsatheanwong. Penandatanganan perjanjian ini menjadi tonggak penting dalam hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral antara Taiwan dan Thailand. Setelah Filipina, India, Vietnam, dan Kanada, Thailand menjadi negara kelima yang menandatangani perjanjian investasi dengan Taiwan sejak tahun 2016.
Pihak Taiwan yang terlibat dalam proses negosiasi termasuk Kantor Negosiasi Ekonomi dan Perdagangan Yuan Eksekutif, Kementerian Luar Negeri (MOFA Taiwan), Kementerian Perekonomian (MOEA), Kementerian Keuangan (MOF), Kementerian Hukum (MOL), Komisi Pengawas Keuangan (FSC), Komisi Konstruksi Publik (PCC), Bank Sentral, dan Kantor Perwakilan Taiwan di Thailand. Melalui kerja sama yang erat dari berbagai instansi, Taiwan berhasil menyelesaikan negosiasi dan menandatangani perjanjian investasi versi baru dengan Thailand dalam waktu dua tahun.
Perjanjian investasi Taiwan-Thailand versi lama ditandatangani dan mulai berlaku pada tahun 1996. Mengingat standar perlindungan investasi internasional dan pola investasi para pelaku usaha kedua belah pihak yang semakin beragam, perjanjian investasi versi lama tidak lagi sesuai untuk kebutuhan perlindungan investasi asing saat ini. Oleh karena itu, Taiwan dan Thailand memutuskan untuk menandatangani perjanjian investasi versi baru guna memberikan perlindungan yang lebih memadai dan meningkatkan kepercayaan investasi para investor.
Selama proses negosiasi, pihak Taiwan juga berkonsultasi dengan beberapa asosiasi industri utama yang berinvestasi di Thailand seperti Asosiasi Sirkuit Cetak Taiwan, Asosiasi Produsen Listrik dan Elektronika, serta Federasi Nasional Industri Tionghoa, dan memasukkan topik-topik yang menjadi perhatian para pelaku usaha Taiwan ke dalam perjanjian versi baru.
Perjanjian investasi versi baru juga memberikan ruang hukum bagi pemerintah kedua belah pihak untuk mengambil langkah-langkah regulasi yang diperlukan berdasarkan tujuan kebijakan publik, seperti kesehatan, perlindungan lingkungan, hak tenaga kerja, perlindungan konsumen, dan stabilitas keuangan, untuk mencegah perusahaan melawan kebijakan kepentingan publik negara setempat dengan memanfaatkan perjanjian investasi.
Menurut data bea cukai dan statistik investasi Taiwan, sejak pemerintah mengimplementasikan Kebijakan Baru Arah Selatan (New Southbound Policy), total perdagangan bilateral antara Taiwan dan Thailand meningkat dari USD 9,3 miliar pada tahun 2016 menjadi USD 16,24 miliar pada tahun 2023, atau meningkat sebesar 74,6%. Total investasi bilateral meningkat dari USD 3,18 miliar menjadi USD 6,99 miliar, atau naik sebesar 119,8%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Thailand telah menjadi salah satu mitra ekonomi dan perdagangan utama Taiwan di kawasan ASEAN.