Juru bicara Yuan Eksekutif, Chen Shi-kai, menjelaskan rancangan amandemen “Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang” dan rancangan revisi beberapa pasal dari “Undang-Undang Acara Pidana” yang disetujui oleh Legislatif pada tanggal 16 Juli 2024, serta rancangan “Peraturan Pencegahan Kejahatan Penipuan” dan rancangan revisi pasal “Undang-Undang Perlindungan dan Pengawasan Komunikasi” yang disahkan oleh Yuan Legislatif pada tanggal 12 Juli, semuanya merupakan hasil kerja sama antara Yuan Eksekutif, Yuan Yudikatif, dan Yuan Legislatif. Amandemen ini memperlihatkan perhatian pemerintah terhadap isu penting dalam memerangi kejahatan penipuan.
Upaya ini merupakan tonggak bersejarah dalam sistem hukum nasional untuk memerangi penipuan, secara efektif mencegah dan memberantas dampak penipuan, serta mewujudkan masyarakat yang aman.
Chen Shi-kai menjelaskan bahwa Rancangan Revisi Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang yang disetujui oleh Legislatif hari ini memiliki tiga poin utama:
1. "Memperkuat pengawasan layanan aset virtual, mencegah pencucian uang melalui aset virtual". Untuk bisnis atau individu yang menyediakan layanan aset virtual tanpa mendaftar untuk pencegahan pencucian uang, atau penyedia layanan luar negeri yang tidak mendaftarkan perusahaan atau cabang dan pencegahan pencucian uang tetapi tetap menyediakan layanan, akan dikenakan hukuman pidana. Selain itu, token yang tidak dapat dipertukarkan (Non-Fungible Token, NFT) yang digunakan untuk investasi keuangan atau pembayaran juga termasuk dalam kategori aset virtual yang harus diatur.
2. "Menerapkan pengawasan layanan pembayaran pihak ketiga untuk menghindari digunakan sebagai saluran pencucian uang". Bisnis atau individu yang menyediakan layanan pembayaran pihak ketiga akan diatur oleh undang-undang pencegahan pencucian uang. Apabila pihak bersangkutan tidak mendaftarkan kapasitas layanan tetapi tetap menyediakan layanan, atau penyedia layanan luar negeri yang tidak mendaftarkan perusahaan atau cabang dan kapasitas layanan tetapi tetap menyediakan layanan, akan dikenakan hukuman pidana. Peraturan ini bertujuan untuk secara tegas mencegah layanan pembayaran pihak ketiga menjadi alat pencucian uang.
3. "Meningkatkan hukuman untuk tindakan pencucian uang, memperberat tanggung jawab badan hukum, melacak asal-usul pihak yang terlibat pencucian uang, dan memperluas jangkauan penyitaan hasil kejahatan". Tingkatan berat/ringan hukuman akan diputuskan berdasarkan apakah aset atau keuntungan dari tindak pencucian uang mencapai NTD 100 juta, dengan tujuan untuk menghukum tegas perilaku ilegal yang merusak ketertiban keuangan.
Yuan Eksekutif menyambut baik dukungan Yuan Legislatif terhadap upaya aktif yang dilakukan untuk menyediakan dasar hukum bagi penyelidikan teknologi. Yuan Eksekutif mengucapkan terima kasih kepada Yuan Yudikatif atas dukungan selama proses legislatif, dan secara aktif menanggapi harapan masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi untuk memerangi penipuan. Adapun mengenai pemilihan kerangka hukum, Yuan Eksekutif akan menghormati keputusan Yuan Legislatif.