08/05/2024

Taiwan Today

Politik

Presiden Tsai: Tiongkok Harus Melihat Taiwan dari Sudut Pandang Demokrasi

07/01/2019
Alasan mengapa masyarakat Taiwan merasa sangat waspada dan tidak menerima kebijakan "Satu Negara, Dua Sistem" adalah karena Tiongkok belum mempunyai sistem demokrasi, memiliki rekam jejak hak asasi manusia yang sangat buruk, serta tidak pernah menolak penggunaan kekerasan terhadap Taiwan. (Foto oleh Office of the President, ROC)

Presiden Tsai Ing-wen menghadiri resepsi untuk jurnalis pers internasional pada tanggal 5 Januari 2019. Dalam resepsi tersebut, Presiden Tsai menyampaikan tanggapan terhadap pernyataan presiden Tiongkok, yang mendorong pengadopsian "Satu Negara, Dua Sistem" untuk Taiwan. Presiden Tsai kembali menegaskan sikap dan pendirian Taiwan, dan sekali lagi mengimbau Tiongkok untuk bergerak ke arah demokrasi dan melihat Taiwan dari perspektif demokrasi, yang merupakan satu-satunya cara bagi Tiongkok untuk dapat memahami pola pikir masyarakat Taiwan dan meraih kepercayaan dari masyarakat internasional.

Presiden Tsai mengatakan bahwa pernyataan tentang hubungan lintas selat yang dikeluarkan pada tanggal 2 Januari oleh Presiden Tiongkok, Xi Jinping, menyentuh dua kepentingan inti fundamental Taiwan. Yang pertama adalah ketika Presiden Xi menyamakan "Konsensus 1992" dengan Kebijakan "Satu Tiongkok" dan "Satu Negara, Dua Sistem", dan berjanji untuk memberlakukan sistem tersebut di Taiwan. Yang kedua adalah niat Presiden Xi mengambil jalan pintas (bypass) dengan menghindari mekanisme demokrasi Taiwan dan pemerintah yang terpilih secara demokratis untuk melakukan apa yang disebut "konsultasi politik" dengan berbagai partai politik Taiwan.

Cara-cara seperti ini sangat tidak menghormati mekanisme demokrasi dan sistem pemerintahan Taiwan, dan akan menjadi kekuatan pemecah belah di Taiwan. Kedua pendekatan tersebut merusak kepentingan inti Taiwan yang paling berharga, dan tidak akan diterima oleh masyarakat Taiwan. Presiden Tsai menegaskan, "Sebagai presiden, saya merasa perlu untuk berdiri, dan mengklarifikasi posisi kami."

Presiden menekankan bahwa Taiwan tidak menentang interaksi lintas selat, dan bersedia untuk berdialog. Namun, seperti negara-negara anggota komunitas internasional lainnya, Taiwan adalah negara demokratis. Pembicaraan semacam ini harus diberi kewenangan dan dipantau oleh publik, dan dilakukan atas dasar pemerintahan ke pemerintah (government to government) dengan masing-masing pihak mewakili masyarakatnya. Presiden Tsai juga mengimbau pemerintah Tiongkok untuk menaruh fokus pada isu dan permasalahan yang penting bagi masyarakat seperti wabah flu babi Afrika. Sebagai negara besar, Tiongkok memiliki tanggung jawab kepada komunitas internasional, dan tidak seharusnya menutup-nutupi situasi penyebaran wabah tersebut.

Jika Tiongkok bersedia bekerja sama dengan Taiwan dan negara-negara kawasan untuk mencegah penyebaran flu babi, hal ini dapat menjadi langkah awal bagi Beijing untuk memperlihatkan niat baik. Presiden Tsai mengatakan, "Memperoleh laporan wabah seharusnya tidak perlu menggunakan kata sandi politik!" Presiden Tsai juga mendesak Organisasi Internasional Kesehatan Hewan (OIE) untuk melakukan intervensi sesegera mungkin, dan meminta semua negara di wilayah tersebut untuk bersama-sama mencegah penyebaran flu babi, dan Taiwan bersedia untuk berpartisipasi dan memberikan bantuan. Presiden Tsai menekankan bahwa Taiwan memiliki kemampuan pencegahan penyakit hewan yang sangat baik, dan akan dengan senang hati berkontribusi di tingkat regional dalam masalah ini.

Alasan mengapa masyarakat Taiwan merasa sangat waspada dan tidak menerima kebijakan "Satu Negara, Dua Sistem" adalah karena Tiongkok belum mempunyai sistem demokrasi, memiliki rekam jejak hak asasi manusia yang sangat buruk, serta tidak pernah menolak penggunaan kekerasan terhadap Taiwan. Ini adalah tiga alasan dasar mengapa masyarakat Taiwan memiliki keraguan sangat serius terhadap Tiongkok.

Seorang jurnalis yang mewakili media Jerman bertanya kepada Presiden Tsai mengenai apa yang bisa dilakukan oleh anggota komunitas internasional, seperti Jerman, untuk Taiwan terkait situasi ini. Presiden menjelaskan bahwa Taiwan adalah negara demokratis yang menekankan kehendak dan aspirasi rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Taiwan telah menjadi pelaksana penting dan konsisten terhadap semua nilai-nilai yang dianut oleh komunitas internasional.

Presiden Tsai mengatakan,“Ketika negara kami menghadapi tantangan dan ancaman, kami berharap komunitas internasional dapat menanggapi masalah ini dengan serius, dan membantu kami bersuara. Taiwan telah bekerja keras dalam waktu yang sangat panjang untuk mengimplementasikan demokrasi dan nilai-nilai internasional. Oleh karena itu, ancaman dan perusakan terhadap kami, juga merupakan ancaman dan perusakan terhadap demokrasi dan nilai-nilai internasional.” Presiden menambahkan “Jika komunitas internasional tidak bersuara atau membantu kami ketika kami menghadapi situasi seperti ini, kami hanya dapat bertanya,‘Negara manakah yang akan menjadi korban berikutnya?’”

Resepsi yang berlangsung selama 80 menit tersebut, dihadiri oleh 46 jurnalis dari 27 negara di antaranya Amerika Serikat, Jepang, negara-negara Eropa dan Asia.

Terpopuler

Terbaru