Pada hari Senin, 11 Maret 2019, Presiden Tsai Ing-wen mengadakan pertemuan keamanan nasional untuk mendengarkan laporan dari berbagai lembaga kementerian dan membahas berbagai isu, seperti urusan lintas selat, aturan hukum dan demokrasi, hubungan luar negeri, perekonomian dan lain-lain. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa pedoman untuk dijadikan acuan bagi lembaga kementerian dan instansi keamanan nasional dalam merespons dan menolak rumusan "Satu Negara Dua Sistem untuk Taiwan" yang dilontarkan oleh Tiongkok.
Berikut ini adalah ringkasan pidato Presiden Tsai Ing-wen:
Pada tanggal 2 Januari 2019, Presiden Tiongkok Xi Jinping secara terbuka telah mengemukakan formula "Satu Negara Dua Sistem untuk Taiwan", sebagai upaya unifikasi. Dan Kongres Rakyat Nasional (National People's Congress) yang sedang digelar oleh Partai Komunis Tiongkok beberapa hari ini, juga telah memasukkan pernyataan Presiden Xi Jingping tersebut sebagai agenda kerja utama untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan Taiwan.
Semua perilaku ini memperlihatkan bahwa otoritas Beijing telah memasukkan upaya unifikasi dengan Taiwan ke dalam agenda politik mereka, dan hal ini telah memperkeruh kompleksitas hubungan lintas selat ke tahap yang sangat serius. Sikap dan posisi pemerintah saat ini adalah menjaga status quo, yaitu melindungi independensi kedaulatan Republik Tiongkok (Taiwan). "Satu Negara Dua Sistem" tidak hanya merusak status quo secara sepihak, tetapi juga merupakan sebuah niat yang bertujuan untuk menghancurkan kedaulatan Republik Tiongkok (Taiwan), dan memaksa Taiwan untuk dipersatukan dengan Tiongkok. Dari jajak pendapat yang telah dilakukan, sebagian besar masyarakat Taiwan tidak dapat menerima "Satu Negara Dua Sistem".
Pemerintah dari latar belakang partai politik manapun yang menyelenggarakan pemerintahan di Taiwan, tentunya menginginkan hubungan pertukaran dan komunikasi lintas selat yang damai dan sehat. Sejak saya menerima amanat untuk menjabat, kami tidak memprovokasi, tidak melakukan konfrontasi, tidak menimbulkan ketegangan dalam hubungan lintas selat, dan tidak memancing konflik militer lintas selat. Namun otoritas Beijing malah memanfaatkan kebebasan dan keterbukaan dalam sistem demokrasi Taiwan, untuk melakukan intervensi terhadap perkembangan politik, ekonomi dan sosial di Taiwan. Saat ini, hal tersebut telah menjadi risiko terbesar yang sedang kita hadapi.
Dalam pidato awal tahun, saya telah menetapkan pembentukan jaringan keamanan untuk hubungan pertukaran lintas selat yang terdiri dari tiga bagian, yaitu keamanan untuk penghidupan masyarakat, keamanan informasi, dan mekanisme perlindungan demokrasi.
Sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas lintas selat, mendukung pertukaran hubungan lintas selat secara normal. Namun, kami dengan tegas menolak "Satu Negara Dua Sistem", dan skenario transisi lainnya. Ini bukanlah pilihan antara perang dan perdamaian, ini adalah pilihan antara mempertahankan independensi kedaulatan Republik Tiongkok (Taiwan) atau terunifikasi oleh Tiongkok.
Dalam menghadapi tantangan skenario "Satu Negara Dua Sistem", para tokoh politik Taiwan harus mengemban tanggung jawab, yaitu tanggung jawab melindungi kedaulatan Republik Tiongkok (Taiwan), menjaga cara hidup yang bebas dan demokratis, mempertahankan perdamaian di Laut Taiwan dan kawasan, serta tanggung jawab untuk memberikan hak memilih kepada generasi masyarakat Taiwan selanjutnya.
Tahun ini adalah peringatan 100 tahun "Gerakan 4 Mei" dan 30 tahun insiden pembantaian Tiananmen. Dari hal ini, kita dapat melihat bahwa "Demokrasi" adalah kata kunci dalam dalam urusan lintas selat.
Saya dengan serius menyerukan kepada otoritas Beijing bahwa kunci perkembangan perdamaian hubungan lintas selat terdapat pada kesediaan Tiongkok untuk memilih jalur demokrasi. Komunikasi yang dilakukan dalam asas kesetaraan, koeksistensi yang damai, penyelesaian perbedaan, dan membuka jalan baru untuk perkembangan bersama hanya dapat dilakukan apabila kedua belah pihak dalam urusan lintas selat melaksanakan mekanisme demokrasi.
Dalam pidato yang keluarkan oleh Presiden Xi Jinping kemarin disampaikan bahwa "Kebijakan Inklusif yang Menguntungkan bagi Masyarakat Taiwan" adalah upaya persiapan dalam mewujudkan skenario "Satu Negara Dua Sistem untuk Taiwan". Kami tidak menentang langkah-langkah positif yang dilakukan untuk pengusaha dan pelajar Taiwan di Tiongkok, tetapi saya harus tekankan, kata-kata "Menguntungkan bagi Masyarakat Taiwan" harus keluar dari lubuk hati yang bersahabat, dan bukan malah dijadikan alat untuk mendorong "Satu Negara Dua Sistem". Makna sesungguhnya dari kata-kata "Menguntungkan bagi Masyarakat Taiwan" adalah menerima kenyataan eksistensi Republik Tiongkok (Taiwan), dan membawa Tiongkok untuk mulai melangkah ke arah aturan demokratis.
Kami tidak menentang hubungan pertukaran, tetapi kami menentang "Satu Negara Dua Sistem". Berbagai upaya yang kami lakukan untuk mewujudkan perdamaian, serta segala usaha penjagaan keamanan nasional adalah untuk menghindari terjadinya konflik. Namun, melihat situasi lintas selat saat ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi kedaulatan negara, dan memulai persaingan lintas selat yang sehat dengan cara-cara yang bebas dan demokratis. Kami menaruh kepercayaan pada nilai-nilai universal yang dipegang teguh oleh Taiwan, serta terhadap kemampuan ekonomi, sosial dan sistem demokrasi di Taiwan.
Berikut ini adalah pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menanggapi dan menolak "Satu Negara Dua Sistem untuk Taiwan":
Menanggapi tantangan besar terhadap keamanan nasional yang ditimbulkan oleh skenario "Satu Negara Dua Sistem bagi Taiwan", serta demi melindungi kedaulatan negara dan hak memilih bagi generasi muda untuk menentukan masa depan Taiwan, Presiden mengeluarkan pedoman berikut ini sebagai acuan bagi instansi keamanan nasional dan pengambilan tindakan bagi lembaga kementerian. Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan nasional, serta melindungi perekonomian dan lingkungan sosial Taiwan dari serangan asing.
Urusan lintas selat: Melihat secara positif kegiatan pertukaran lintas selat, dengan berpegang teguh pada asas kesetaraan yang bermartabat. Menjadikan demokrasi sebagai landasan interaksi, dengan mengacu pada tindakan negara-negara demokrasi, serta mengawasi pelaksanaan berbagai peraturan terkait hubunga lintas selat. Secara aktif menentang hubungan pertukaran palsu Partai Komunis Tiongkok, serta upaya penetrasi dengan tujuan unifikasi, yang dilakukan untuk mencampuri urusan dalam negeri Republik Tiongkok (Taiwan).
Aturan hukum dan demokrasi: Mendorong pelaksanaan amandemen undang-undang yang mengatur tentang hubungan lintas selat, mempercepat penyelesaian aturan hukum mengenai perlindungan demokrasi, untuk meningkatkan proses pemantauan oleh masyarakat dan pertahanan.
Perekonomian: Menanggapi perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok, dan perubahan situasi perdagangan internasional, pemerintah akan membantu pengusaha Taiwan di luar negeri untuk kembali berinvestasi di tanah air, mendorong transformasi industri, meningkatkan ekspansi bisnis secara global, dan menstabilkan perkembangan ekonomi secara komprehensif. Di samping itu, pemerintah juga akan meningkatkan keunggulan kompetitif serta posisi strategis Taiwan dalam rantai suplai industri global.
Urusan luar negeri: Meningkatkan hubungan dengan komunitas internasional, menolak tindak tanduk Partai Komunis Tiongkok yang ingin menghancurkan kedaulatan Republik Tiongkok (Taiwan).
Keamanan: Memonitor situasi perekonomian, sosial dan politik Tiongkok Daratan, menangkal penyebaran berita palsu, penetrasi ke dalam masyarakat,tindakan pencurian rahasia keamanan nasional dan industri strategis oleh Tiongkok Daratan, demi melindungi keamanan nasional dan stabilitas sosial.
Pertahanan nasional: Meningkatkan anggaran pertahanan nasional, memperkuat daya tempur angkatan militer nasional, untuk mencegah masuknya militer Tiongkok, dan menjaga kedaulatan Republik Tiongkok (Taiwan), serta demokrasi dan kebebasan.
Sosial: Meningkatkan komunikasi sosial, menyatukan mufakat masyarakat terhadap kebijakan lintas selat, meningkatkan persatuan, untuk bersama-sama menjaga kedaulatan negara.