Pada tanggal 15 Mei 2020, Legislatif Yuan meloloskan Undang-Undang tentang Ahli Kesehatan Masyarakat (Public Health Specialists Act), yang menyatakan bahwa selain mahasiswa dari jurusan kesehatan masyarakat, mahasiswa jurusan lain yang berkaitan dengan bidang kedokteran atau kesehatan masyarakat dan telah menyelesaikan 18 sks dari mata kuliah terkait, akan diperbolehkan untuk mengikuti tes menjadi ahli kesehatan masyarakat. Apabila sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat yang membahayakan kesehatan publik, maka pemerintah dapat menunjuk ahli kesehatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penanganan.
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat National Taiwan University (NTU), Chan Chang-chuan, mengatakan ia sudah bekerja di Fakultas Kesehatan Masyarakat selama 42 tahun, dan berprofesi sebagai akademisi kesehatan masyarakat selama 32 tahun, tetapi saat ini bisa dikatakan adalah saat yang paling membahagiakan dalam perjalanan kariernya. Ia sering mengatakan wabah bagaikan pecahnya perang dunia ketiga, di mana manusia harus beradaptasi untuk memasuki suatu kondisi yang baru, dan disahkannya Undang-Undang tentang Ahli Kesehatan Masyarakat ini adalah sebuah kondisi baru untuk membawa masyarakat Taiwan ke arah yang lebih baik.
Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa warga negara ROC (Taiwan) yang telah berhasil lulus dalam ujian ahli kesehatan masyarakat, dan memperoleh sertifikat yang sah sesuai hukum, dapat bekerja sebagai seorang ahli kesehatan masyarakat. Tanpa sertifikat tersebut, ia tidak diperbolehkan menyandang gelar sebagai ahli kesehatan masyarakat.
Apabila sertifikat ahli kesehatan masyarakat seseorang pernah dicabut, dibatalkan, atau melakukan tindakan melanggar hukum dengan sanksi pidana 1 tahun ke atas, maka ia tidak diperbolehkan untuk kembali memperoleh gelar ahli kesehatan masyarakat.
Seorang ahli kesehatan masyarakat yang memiliki sertifikat dapat dipekerjakan oleh lembaga medis, lembaga pelayanan kesehatan, dan lembaga perawatan kesehatan jangka panjang, Kantor Dinas Kesehatan Masyarakat, atau lembaga kesehatan berwenang milik pemerintah.
Seorang ahli kesehatan masyarakat yang telah melakukan praktik selama 2 tahun sesuai dengan ketentuan, dapat mengajukan izin praktik mandiri kepada lembaga kesehatan berwenang di tingkat kota atau kabupaten. Penerbitan izin praktik mandiri, ketentuan penerimaan tarif, dan batasan konten reklame diatur oleh Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (MOHW).
Ruang lingkup pekerjaan ahli kesehatan masyarakat meliputi investigasi dan pemeriksaan risiko kesehatan lingkungan, pencegahan dan penanganan wabah, pelaksanaan survei kesehatan masyarakat, pelaksanaan survei terhadap keamanan pangan, dan lain-lain.
Seorang ahli kesehatan masyarakat yang tidak memiliki kualifikasi kedokteran, tidak boleh melakukan tindakan medis ketika menjalankan profesinya sebagai ahli kesehatan masyarakat. Ketika terjadi kondisi darurat yang membahayakan kesehatan masyarakat, maka pemerintah dapat menunjuk ahli kesehatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penanganan, dan spesialis kesehatan yang telah ditunjuk tidak boleh menolak, kecuali memiliki alasan khusus yang dapat diterima. Lembaga kesehatan berwenang memiliki kuasa untuk melakukan pemeriksaan dan meminta laporan dari ahli kesehatan masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas, seorang ahli kesehatan masyarakat harus berpedoman pada etika, dan akan dikenakan sanksi apabila melakukan pelanggaran. Apabila ada masyarakat yang menggunakan status ahli kesehatan masyarakat tanpa sertifikat yang sah, atau membocorkan rahasia suatu perusahaan atau instansi tanpa alasan yang dapat diterima, akan dikenakan denda sebesar antara NT$ 30.000 hingga 150.000.
Apabila seorang ahli kesehatan masyarakat tidak menjalankan kewajibannya setelah ditunjuk oleh pemerintah dalam hal terjadi situasi darurat kesehatan, akan dikenakan sanksi berupa denda antara NT$ 20.000 hingga 100.000. Dalam situasi khusus yang sangat serius, spesialis kesehatan tersebut juga bisa dikenakan skors dari pekerjaannya antara 1 bulan hingga 1 tahun. Ketentuan ini akan mulai dilaksanakan sejak Undang-Undang tentang Ahli Kesehatan Masyarakat resmi berlaku.
Setelah melewati proses pengkajian selama bertahun-tahun, akhirnya Undang-Undang tentang Ahli Kesehatan Masyarakat berhasil disahkan sebagai tanggapan untuk memenuhi kebutuhan negara dan masyarakat. Rancangan tentang materi yang akan diujikan dalam ujian, tata cara ujian, penghitungan nilai, dan syarat kelulusan akan ditentukan oleh MOHW bersama lembaga profesi kesehatan masyarakat. Setelah rancangan tersebut selesai dievaluasi oleh Yuan Ujian (Examination Yuan), instansi berwenang akan segera mengadakan ujian untuk mencari tenaga ahli kesehatan masyarakat yang memiliki kualifikasi, demi membangun jaringan pencegahan wabah yang utuh dan memadai.